TB Hasanuddin mendorong agar kepemilikan maupun penggunaan alat penyadapan dibatasi hanya untuk lembaga yang memiliki kewenangan dan kepentingan penegakan hukum.
“Harus ada aturan yang jelas mengenai lembaga mana saja yang boleh memiliki dan menggunakan alat penyadapan. Organisasi maupun perorangan yang tidak memiliki kewenangan harus dilarang memiliki atau menggunakannya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyadapan berkaitan langsung dengan perlindungan hak privasi dan hak konstitusional masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap praktik tersebut harus diperkuat, termasuk dengan melibatkan parlemen.
Menurut TB Hasanuddin, UU khusus penyadapan nantinya tidak cukup hanya mengatur lembaga yang berwenang. Regulasi itu juga harus memuat ketentuan teknis dan mekanisme kontrol agar setiap tindakan penyadapan berjalan sesuai hukum.
“UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” tutup TB Hasanuddin.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!