Habiburokhman Curigai Penyadapan Prabowo Bermuatan Politik, Desak Polri Usut Dugaan Makar

HOLOPIS.COM, JAKARTA— Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menduga kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar kejahatan intersepsi elektronik, melainkan berpotensi berkaitan dengan operasi politik berskala besar. Ia meminta Polri mengusut perkara tersebut hingga kemungkinan adanya unsur makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara.

Desakan itu disampaikan Habiburokhman saat membuka rapat kerja khusus Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan jajaran kepolisian. Ia menegaskan pengusutan perkara tersebut tidak boleh hanya berfokus pada ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Oleh karena itu, Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pengusutan perkara ini jangan hanya dibatasi dan disederhanakan dengan pasal-pasal Undang-Undang ITE semata,” kata Habiburokhman saat pembukaan rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia menyebut dugaan penyadapan tersebut menyasar Presiden Prabowo, sejumlah tokoh bangsa, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI. Menurutnya, sasaran tersebut perlu ditelusuri untuk mengungkap kepentingan di balik operasi yang diduga ilegal.

“Sebab, yang disasar dan dimatamatai secara ilegal adalah Kepala Negara Republik Indonesia beserta begitu banyak tokoh bangsa, hampir dapat dipastikan ada target politik kotor berskala amat besar di balik operasi gelap ini,” ujarnya.

Habiburokhman juga mengungkapkan informasi mengenai dugaan rangkaian tindakan lain, mulai dari pengawasan dan pemprofilan ilegal, pembunuhan karakter, doxing, kriminalisasi, hingga penggunaan hukum untuk kepentingan politik.

“Terlebih lagi, kami mendapat informasi bahwa mereka bukan hanya melakukan penyadapan ilegal, tetapi juga melakukan pemantauan atau surveillance ilegal, pemprofilan atau profiling ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, terdoksing, kriminalisasi, dan penggunaan hukum sebagai sarana kepentingan politik atau low fair,” ungkapnya.

Selain itu, Habiburokhman menyinggung dugaan pembentukan opini di media sosial, penggalangan massa untuk menyabotase kebijakan pemerintah, serta pengumpulan dana melalui aktivitas bisnis ilegal. Ia menilai seluruh informasi tersebut perlu didalami karena dinilai berkaitan dengan ancaman terhadap keselamatan negara.

“Pembangunan opini di media sosial secara ilegal, penggalangan masyarakat untuk melakukan aksi mensabotase kebijakan pemerintah, sampai melakukan penggalangan dana dengan melakukan aktivitas bisnis ilegal,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Komisi III juga meminta penghentian operasi pengawasan ilegal serta pengamanan dan audit data hasil penyadapan oleh otoritas independen. Habiburokhman menegaskan penegakan hukum harus menjangkau seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk pemberi perintah dan pihak yang mengambil keuntungan.

“Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, siapapun yang terlibat mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat baik berstatus sebagai orang pribadi, partai politik, tokoh politik, kelompok politik, harus diproses pidana secara tegas,” pungkasnya.