Jika Parlemen Tak Makzulkan Gibran, Mahfud MD: Politik Nggak Akan Stabil

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan bahwa situasi politik nasional berpotensi terus bergejolak apabila DPR dan MPR tidak mengambil langkah pemberhentian terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah polemik putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikannya.

Mahfud menilai, keputusan parlemen untuk tidak melanjutkan proses pemakzulan tetap memiliki konsekuensi politik. Sebab, kontroversi mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran telah berkembang luas di tengah masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Mahfud dalam podcast Close The Door yang dikutip pada Rabu (11/11/2026). Di mana peluang bahwa agenda politik pemberhentikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden di tingkat DPR RI atau MPR RI bisa saja tidak berjalan tuntas.

Ditegaskan Mahfud, bahwa secara politik DPR memang memiliki kemungkinan untuk tidak melanjutkan proses pemakzulan. Namun, keputusan semacam itu menurutnya akan menimbulkan risiko politik bagi parlemen.

“Bisa saja, bisa saja (DPR tidak memakzulkan). iya itu hukum politiknya begitu, meski dalam keadaan begini DPR menyatakan tidak begitu,” kata Mahfud.

Mahfud menilai, apabila persoalan tersebut dianggap sebagai cacat hukum sejak awal, DPR seharusnya mempertimbangkan konsekuensi konstitusional apabila tidak mengambil langkah terhadap persoalan tersebut.

“Tetapi kalau dianggap sejak awal tidak sah mestinya DPR melanggar konstitusi kalau tidak mencabut sesuatu yang sejak awal cacat hukum ini,” ujarnya.

Menurut Mahfud, sikap DPR dalam persoalan tersebut akan menjadi catatan politik tersendiri. Apalagi, saat ini sudah ada 120 anggota DPR yang disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran.

Ia menjelaskan bahwa proses politik tetap dapat berjalan meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara lembaga negara mengenai konsekuensi putusan pengadilan.

Mahfud juga mengingatkan bahwa keputusan DPR bukanlah akhir dari seluruh proses. Jika DPR menyetujui pendapat mengenai pemberhentian Wakil Presiden, perkara tersebut masih harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum dibawa ke MPR.

“Bahkan kalau DPR menyatakan harus dipecat lalu diserahkan ke MK harus juga, ‘Oh benar DPR harus pecat’, ini kan nanti kan larinya ke MPR. Kalau MPR menyatakan tidak, ndak bisa, nah jadi memang begitu aturannya. Tetapi ini kontrol politik kan terus bekerja, berjalan,” tuturnya.

Namun, apabila proses politik tersebut tidak menghasilkan keputusan pemberhentian, Mahfud memperkirakan kontroversi di tengah masyarakat tidak akan berhenti.

Ia menilai polemik yang terus berlangsung dapat memengaruhi stabilitas politik dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan programnya.