“Secara politik akan terjadi kontroversi yang berkelanjutan dan pemerintah tidak akan bisa bekerja karena di tingkat masyarakat sudah terjadi kontroversi yang besar tentang Ini, masa negara dia aja, kan pertanyaan masyarakat. Jadi politiknya ndak akan stabil,” tegas Mahfud.
Pernyataan tersebut memperlihatkan kekhawatiran Mahfud bahwa persoalan Gibran tidak cukup diselesaikan hanya dengan membiarkan proses hukum yang telah berjalan. Menurutnya, lembaga politik harus mengambil sikap agar kontroversi tidak terus membebani pemerintahan.
Meski demikian, secara konstitusional, tidak dilanjutkannya proses pemakzulan oleh DPR berarti Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden sepanjang tidak ada keputusan pemberhentian melalui mekanisme yang sah.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa pemberhentian Wakil Presiden harus melalui proses di DPR, pemeriksaan dan putusan MK, serta keputusan MPR.
Karena itu, pernyataan Mahfud mengenai potensi ketidakstabilan politik merupakan penilaian atas konsekuensi politik yang mungkin terjadi, bukan kepastian bahwa pemerintah tidak dapat bekerja apabila Gibran tetap menjabat.
Sekadar diketahui, bahwa Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut akan mengundurkan diri dari jabatannya.
Konfirmasi tersebut disampaikan Budi Arie pada Rabu (11/11/2026), ketika dimintai tanggapan mengenai kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
“Betul,” jawab Budi Arie singkat kepada wartawan.
Bahkan ia juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut sudah diserahkan Gibran ke Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!