Mahfud MD: Pemakzulan Gibran Ada di Tangan DPR dan MPR

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini lebih ditentukan oleh keputusan politik di DPR dan MPR setelah jalur pengadilan yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikannya mencapai putusan Mahkamah Agung (MA).

Mahfud menyampaikan pandangan tersebut dalam podcast Close The Door yang dikutip pada Rabu (11/11/2026).

Menurut Mahfud, putusan MK dan MA yang telah terbit membuat persoalan tersebut tidak lagi dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan seperti sebelumnya. Karena itu, ia menilai langkah selanjutnya berada pada ranah politik konstitusional.

“Memang harus disikapi secara politik melalui keputusan hukum di bidang politik, iya kan, hukum di bidang politik itu ya DPR dan partai-partai harus menyatakan sikap,” kata Mahfud.

Ia menyebut, saat pembicaraan tersebut berlangsung, sudah ada 120 anggota DPR yang menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan Gibran.

“Nah, sekarang kan pilihannya tinggal dua, waktu kita diskusi ini sudah ada 120 orang anggota DPR sudah tanda tangan, sekitar 20 persen, sudah ya sekitar 20%, 580 seluruh anggota ini sudah 120,” ujarnya.

Mahfud menjelaskan bahwa jalur pengadilan dan mekanisme politik merupakan dua hal berbeda. Menurutnya, putusan pengadilan menjadi dasar persoalan hukum, sedangkan keputusan untuk melanjutkan proses pemberhentian berada dalam kewenangan lembaga politik sesuai konstitusi.

“Jalur pengadilan sudah tertutup, kan MK mengatakan jalur pengadilannya MK tidak, waktu itu MK (menyatakan) tidak berwenang, tetapi fakta bahwa ini ada kesalahan atau ada kekeliruan di dalam penentuan Suket itu,” tuturnya.

Mahfud menegaskan bahwa peluang pemakzulan masih terbuka melalui mekanisme ketatanegaraan. Ia mengingatkan bahwa persoalan pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden telah diatur dalam konstitusi.

“Oh, bisa ada pemakzulan, makanya saya sejak dulu katakan ini tergantung pada politik ya, hukum politiknya. Jadi ini MK ini kan hukum konstitusinya ya hukum tata negaranya, hukum politiknya itu mengatakan presiden kalau dianggap tidak memenuhi syarat dapat dimakzulkan, jadi dapat masih terbuka,” katanya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa proses tersebut tidak berhenti pada keputusan DPR. Apabila DPR menyatakan pendapat bahwa Wakil Presiden harus diberhentikan, prosesnya masih harus dilanjutkan ke MK dan kemudian MPR RI.

“Bahkan kalau DPR menyatakan harus dipecat lalu diserahkan ke MK harus juga, oh benar DPR harus pecat, ini kan nanti kan larinya ke MPR. Kalau MPR menyatakan tidak, ndak bisa. Nah, jadi memang begitu aturannya. Tetapi ini kontrol politik kan terus bekerja, berjalan,” ujar Mahfud.

Secara konstitusional, Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.