Sementara Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan pemberhentian tersebut. DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapatnya melalui mekanisme yang ditentukan, kemudian meminta MK memeriksa dan memutus pendapat tersebut.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya dibawa ke MPR untuk mengambil keputusan dalam sidang paripurna. Dengan demikian, DPR tidak dapat memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak.
Mahfud juga mengakui bahwa DPR dan MPR secara politik dapat mengambil keputusan berbeda dari harapan pihak-pihak yang mendorong pemakzulan.
“Bisa saja, bisa saja (DPR tidak memakzulkan). iya itu hukum politiknya begitu, meski dalam keadaan begini DPR menyatakan tidak begitu,” ungkapnya.
Ia menilai, apabila DPR tidak melanjutkan proses pemberhentian, keputusan tersebut akan menjadi catatan politik tersendiri di tengah polemik yang berkembang.
“Karena ini politik bisa tidak, kalau tidak (dimakzulkan) ya tetap aja (Gibran -red) Wakil Presiden. Artinya apa, ya dia DPR mengambil risiko politik seperti itu, karena memang aturannya begitu,” tandasnya.
Pernyataan Mahfud tersebut menegaskan bahwa meskipun putusan pengadilan menjadi bagian penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran, perubahan status jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.
Sekadar diketahui, bahwa saat ini polemik di parlemen masih berjalan. Di mana sekitar 20 persen anggota fraksi di DPR RI menyatakan mendukung Hak Menyatakan Pendapat atas nasib Gibran sebagai Wakil Presiden. Sejalan dengan itu, Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi pun membenarkan bahwa Gibran sudah menyerahkan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma hari ini.
“Benar,” kata Budi Arie singkat ketika dikonfirmasi Holopis.com sore ini.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!