Sekjen Gerindra Ajak Semua Pihak Jaga Soliditas dan Kawal Pembangunan Nasional

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Gerindra angkat bicara mengenai polemik penetapan tersangka terhadap sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Gerindra meminta seluruh pihak menghormati proses hukum sekaligus menjaga soliditas institusi negara di tengah persoalan tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono menilai penanganan kasus ini harus dilakukan secara objektif dan transparan. Di sisi lain, agenda pembangunan nasional juga diminta tetap berjalan tanpa terganggu dinamika yang sedang berkembang.

Sekjen Partai Gerindra mengingatkan bahwa proses hukum terhadap sejumlah perwira tinggi Polri harus diserahkan kepada mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, penanganan perkara tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme, integritas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Kita tentu menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku. Saya memandang hal ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk terus memperkuat institusi Polri. Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri atas langkah-langkah yang telah diambil dalam menyikapi persoalan tersebut,” ujar Sekjen Partai Gerindra.

Selain persoalan hukum yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, Gerindra turut menyoroti informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.

Sekjen Gerindra berpandangan, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Ia menilai penyadapan tanpa kewenangan yang sah merupakan persoalan serius. Bahkan, tindakan tersebut dinilai dapat mencerminkan adanya masalah kedisiplinan dan kepatuhan terhadap garis komando di lingkungan institusi negara.

“Tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah merupakan persoalan yang sangat serius, apalagi dilakukan kepada Presiden. Dalam pandangan saya, tindakan tersebut dapat mencerminkan adanya persoalan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap garis komando, atau yang dikenal sebagai insubordinasi. Bahkan, apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum, perlu didalami pula kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap Presiden,” jelasnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa seluruh dugaan tersebut harus ditangani melalui proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sekjen Gerindra juga mengingatkan bahwa setiap institusi negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

Penghormatan terhadap konstitusi dan kepemimpinan nasional yang sah, menurutnya, menjadi hal penting yang harus tetap dijaga.

Karena itu, setiap persoalan yang muncul di lingkungan institusi negara diharapkan bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum yang objektif dan transparan, bukan dengan mengabaikan aturan yang berlaku.