HOLOPIS.COM, JAKARTA – Polemik mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian setelah isu tersebut berkembang ke ruang politik dan turut disorot di DPR RI. Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menilai perkembangan tersebut menarik untuk dibaca dari perspektif politik.
Menurut Kelrey, persoalan ijazah Gibran tidak semata-mata dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap Wakil Presiden tersebut. Ia menilai, proses yang berlangsung juga dapat menjadi ruang pembelajaran politik bagi Gibran dalam menghadapi tekanan, kritik dan berbagai persoalan dari pihak eksternal maupun internal.
“Kalau kita melihatnya dari perspektif politik, proses seperti ini sangat menarik. Bisa saja ini menjadi bagian dari proses training yang disiapkan oleh mentor politik Gibran,” ujar Kelrey, Kamis (8/10/2026).
Kelrey mengatakan, polemik ijazah yang terus bergulir justru membuat Gibran semakin dikenal publik. Dalam perspektifnya, situasi tersebut sekaligus dapat menjadi proses pembentukan pengalaman politik bagi Gibran, termasuk bagaimana menghadapi serangan, mempertahankan argumentasi dan menyelesaikan persoalan.
“Selama kasus ijazah ini berkembang, saya melihat ini bukan hanya bentuk perlawanan terhadap Gibran. Ini bisa saja menjadi promosi atau branding sekaligus training kepada Gibran agar semakin dikenal dan belajar menghadapi serangan dari eksternal maupun internal,” katanya.
Menurut Kelrey, Gibran berpotensi dipersiapkan sebagai calon pemimpin nasional pada masa mendatang. Karena itu, berbagai persoalan yang muncul saat ini dinilai dapat menjadi pengalaman untuk menguji kemampuan Gibran menghadapi dinamika politik.
“Mau menjadi pemimpin hebat harus belajar menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi, baik internal maupun eksternal. Pemimpin harus belajar menghadapi tekanan dan mencari jalan keluar dari setiap persoalan,” ujar Kelrey.
Kelrey menilai, pengalaman menghadapi kontroversi merupakan bagian penting dalam perjalanan seorang politisi. Menurutnya, kemampuan seorang pemimpin tidak hanya diukur ketika berada dalam situasi nyaman, tetapi juga ketika menghadapi kritik, tekanan dan persoalan yang menjadi perhatian publik.
Meski demikian, Kelrey menegaskan bahwa pandangannya tersebut merupakan analisis politik, bukan kesimpulan bahwa polemik ijazah Gibran sengaja dibuat atau direkayasa oleh pihak tertentu. Ia meminta seluruh pihak tetap mengedepankan fakta, bukti dan proses hukum dalam melihat persoalan tersebut.
“Publik tentu berhak mempertanyakan dan mengkritisi. Tetapi semua harus diuji berdasarkan fakta dan proses hukum. Yang menarik bagi saya adalah bagaimana Gibran menghadapi proses ini dan apa yang akan dipelajarinya sebagai seorang pemimpin,” tutup Kelrey.
