HOLOPIS.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menyalurkan 75.463.000 liter air bersih ke wilayah terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Bantuan tersebut didistribusikan ke 33 kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, distribusi air bersih tersebut dilakukan sepanjang periode 5 Juni hingga 28 September 2026.
Total penerima manfaat mencapai 1.557.333 kepala keluarga (KK) atau 2.341.548 jiwa yang tersebar di 255 kecamatan dan 784 desa/kelurahan.
Puluhan juta liter air itu berasal dari berbagai sumber. Sebanyak 36.448.900 liter bersumber dari dukungan ketersediaan air bersih melalui APBD Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota.
Kemudian, 259.000 liter berasal dari APBN, sementara 38.755.100 liter lainnya berasal dari dukungan CSR perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat.
Sejumlah daerah tercatat menjadi wilayah dengan distribusi air bersih tertinggi, antara lain Kabupaten Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan penanganan kekeringan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah hingga TNI dan Polri.
“Kekeringan sudah kita petakan. Semua komponen bergerak. BPBD bergerak, PMI bergerak, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bergerak, TNI dan Polri bergerak. Untuk masyarakat kita salurkan air bersih,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu (30/9/2026).
Namun, penanganan kekeringan di Jawa Tengah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Pemprov Jateng juga mulai memperkuat langkah antisipasi terhadap dampak kekeringan pada sektor pertanian.
Pasalnya, keterbatasan pasokan air berpotensi mengganggu produktivitas lahan pertanian dan pada akhirnya berdampak terhadap ketahanan pangan.
Ahmad Luthfi meminta Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota, jajaran pemerintah daerah, serta TNI untuk memetakan kebutuhan air bagi petani.
“Untuk sawah itu ada dua macam, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan TNI melalui sumurisasi dan pipanisasi. Semoga target produksi padi dan komoditas pangan tidak meleset,” ujarnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Jateng menjaga produksi pangan di tengah musim kemarau. Intervensi dilakukan dengan memastikan lahan pertanian tetap memperoleh akses air, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.
