DSKS Soroti Penggerebekan Ponpes Hamalatul Quran, Minta Polisi Tuntaskan Proses Hukum

Rois Tanfidzi DSKS, Ustadz Abdul Rachim Ba’asyir keluarkan 7 pernyataan sikap soal penggerebekan jajaran Kepolisian dari Polres Sukoharjo dan Polda Jawa Tengah di lingkungan Pondok Pesantren Hamalatul Quran Sukoharjo.

2 Shares
Ikuti Holopis di Google
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap menyikapi penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Quran oleh anggota Polres Sukoharjo dan Polda Jawa Tengah pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026 lalu.

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Rois Tanfidzi DSKS, Ustadz Abdul Rachim Ba’asyir, di Surakarta pada 29 Oktober 2026, DSKS menyoroti dampak peristiwa tersebut terhadap kehidupan pendidikan pesantren, terutama keresahan dan trauma yang disebut dialami kalangan santriwati dan anak-anak.

DSKS menyayangkan peristiwa tersebut karena berujung pada terganggunya kegiatan pendidikan pesantren. Menurut DSKS, setiap persoalan yang melibatkan lembaga pendidikan, terlebih yang di dalamnya terdapat perempuan dan anak-anak, harus ditangani secara hati-hati dengan mengutamakan perlindungan kelompok rentan.

“Setiap persoalan yang melibatkan lembaga pendidikan, terlebih yang di dalamnya terdapat perempuan dan anak-anak, hendaknya ditangani dengan penuh kehati-hatian, mengedepankan perlindungan terhadap mereka yang rentan, serta memperhatikan keberlangsungan proses pendidikan,” demikian disampaikan Ustadz Abdul Rachim dalam siaran tertulisnya seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (31/10/2026).

Meski menyampaikan keprihatinan, DSKS menegaskan tetap menghormati tugas dan kewenangan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum.

Namun, DSKS mengingatkan agar seluruh proses penegakan hukum tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, menjunjung asas praduga tak bersalah, serta menghormati hak dan martabat setiap warga negara.

“DSKS berharap seluruh rangkaian tindakan dan proses hukum dalam peristiwa ini memperoleh kejelasan yang memadai, sehingga tidak menyisakan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat. Komunikasi yang baik antara aparat penegak hukum, pengelola pesantren, dan masyarakat perlu terus dikedepankan agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara tertib, proporsional, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

DSKS juga menegaskan tidak membenarkan segala bentuk perbuatan melanggar hukum oleh pihak mana pun. Setiap dugaan pelanggaran, menurut mereka, harus diselesaikan secara objektif berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Menegaskan komitmen terhadap hukum dan menolak segala bentuk pelanggaran. DSKS menegaskan bahwa penghormatan terhadap hukum merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali,” sambungnya.

Soroti Persoalan Penjualan Daging Babi

Selain persoalan penggerebekan pesantren, DSKS turut menyoroti persoalan penjualan makanan yang diharamkan menurut syariat Islam, khususnya daging babi di lingkungan permukiman masyarakat Muslim.

DSKS menyayangkan apabila persoalan tersebut belum memperoleh penyelesaian yang memadai sehingga menimbulkan keresahan di tengah warga.

Atas dasar itu, DSKS meminta Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan perhatian serius dan mengambil langkah yang bijaksana, tegas, serta terukur sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Muhammad Ibnu Idris
Apresiasi untuk Muhammad Ibnu Idris

Menyukai tulisan ini? Dukung penulis agar dapat terus menghadirkan karya berkualitas.

Pembayaran via QRIS, GoPay, DANA, OVO & ShopeePay.
2 Shares
Ikuti Holopis di Google

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama