JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sekaligus Bupati Langkat, Bursah Zarnubi, meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Bursah menilai komunikasi antara pemerintah daerah dengan Menteri Keuangan saat ini sangat sulit dilakukan. bahkan IA mengaku pernah meminta Menteri Keuangan untuk mundur melalui sebuah podcast. Menurutnya, hal tersebut disampaikan karena sulitnya pemerintah daerah bertemu dan menyampaikan langsung persoalan fiskal daerah.
“Kita saat ini susah betul ketemu Menteri Keuangan itu susah banget udah kayak apa gitu tinggal di langit ketujuh susah, ini serius pak,” kata Bursah, dalam talkshow di ILC seperti dikutip kembali oleh Holopis.com, Jumat (11/9/2026).
Ia mengaku persoalan tersebut membuat dirinya sampai menyampaikan usulan agar Menteri Keuangan mengundurkan diri. “Saya pernah minta Menteri Keuangan untuk mundur loh dalam satu podcast saking sulitnya ketemu dengan beliau ini,” sambungnya.
Tidak berhenti pada persoalan komunikasi, Bursah juga menyampaikan kritik terhadap kapasitas Menteri Keuangan dalam memahami persoalan moneter dan fiskal. Ia menilai latar belakang di sektor pasar modal membuat pendekatan kebijakan fiskal perlu mendapat perhatian.
“Dan menurut saya Menteri Keuangan enggak begitu mengerti soal motener dan fiskal, menurut saya ya. Dia orang capital market, enggak begitu paham dia menyusun satu penggolongan strategi fiskal di Indonesia, menurut saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah ini,” tegasnya.
Bursah menilai Menteri Keuangan seharusnya mampu memberikan masukan yang tepat kepada Presiden Prabowo, terutama dalam menentukan kebijakan fiskal yang berkaitan langsung dengan pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Bursah dalam konteks polemik pengurangan TKD (Transfer ke Daerah). Ia sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah daerah memahami adanya kebutuhan pemerintah pusat untuk membiayai sejumlah agenda strategis nasional, seperti sekolah unggulan, sekolah rakyat, Taruna Nusantara, swasembada pangan, MBG (Makan Bergizi Gratis), hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Namun, menurut Bursah, kebutuhan pembiayaan program nasional tetap harus diseimbangkan dengan kebutuhan daerah untuk menjalankan pelayanan dasar dan pembangunan. Karena itu, ia berharap komunikasi antara Presiden dengan pemerintah daerah tidak terhambat oleh mekanisme birokrasi maupun kebijakan kementerian.
“Jadi menurut saya diganti dulu Menteri keuangannya supaya bapak presiden bisa bekerja dengan baik pandangan saya, terima kasih,” pungkas Bursah.
