JAKARTA – Bupati Langkat sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, menegaskan pemerintah daerah mendukung berbagai proyek strategis nasional (PSN) yang tengah digenjot pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan kebijakan transfer ke daerah (TKD) yang tetap rasional.
Bursah mengatakan sejumlah program strategis pemerintah pusat, mulai dari sekolah unggulan, sekolah rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), memiliki tujuan yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
“Saya melihat ada dinamika ya kekuasaan sekarang melihat ada keperluan untuk proyek strategis nasional kita, terutama sekolah unggulan, ada sekolah rakyat yang sedang dibangun saya lihat sendiri itu ya oke, ada MBG, ada koperasi desa merah putih,” kata Bursah dalam talkshow di ILC, seperti dikutip kembali oleh Holopis.com, Jumat (11/9/2026).
Menurut dia, sejumlah PSN tersebut memang membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat serta pengelolaan profesional agar anggaran yang berasal dari pusat maupun daerah dapat digunakan secara efektif.
“Tapi memang beberapa proyek strategis nasional itu perlu kelembagaan yang kuat dengan pengelolaan yang profesional agar uang yang ditarik dari daerah ke pusat untuk proyek kebijakan nasional strategis ini bisa menjadi efektif untuk mewujudkan cita-cita pemenuhan gizi rakyat kita, rakyat Indonesia,” ujarnya.
Bursah juga mengusulkan agar pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara bertahap. Menurutnya, pemerintah dapat terlebih dahulu mengoptimalkan koperasi yang sudah dideklarasikan sebelum memperluas pelaksanaannya.
“Saya berpendapat dari 80.000 dana koperasi desa itu dimoratorium dulu sebagian yang tersisa, sekarang efektifkan dulu yang sudah 30.000 yang sudah di deklarasikan beberapa bulan terakhir, bulan Agustus ini,” tuturnya.
Di sisi lain, Bursah meminta Presiden Prabowo menggelar rapat kabinet khusus untuk membahas kembali kebijakan TKD. Ia menilai anggaran yang telah diatur melalui undang-undang mengenai transfer daerah dan APBN tetap harus mampu menopang pelayanan dasar di daerah.
“Nah saya berpendapat presiden melakukan rapat kabinet spesifik untuk membahas ini kembali agar dana-dana yang sudah diatur dalam undang-undang transfer daerah atau undang-undang APBN kita ini bisa dimanfaatkan daerah semaksimal mungkin, terutama untuk layanan dasar, untuk pendidikan, untuk kesehatan, maupun infrastruktur dasar,” katanya.
Bursah menilai kebutuhan tersebut sebenarnya tidak bertentangan dengan agenda Presiden Prabowo. Sebab, penguatan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar juga menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional.
“Karena tingkat aspek ini yang sebetulnya hampir sama dengan tujuan presiden, sama persis,” ucapnya.
Ia juga mengakui adanya persoalan dalam pengelolaan anggaran di daerah pada masa lalu. Namun, menurut Bursah, kondisi tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk menghilangkan peran pemerintah daerah dalam pengawasan proyek yang menggunakan anggaran terkait TKD.
“Pak Prabowo gak salah lho soal jembatan itu, itu memang benar. Di daerah saya sejak jadi Bupati ada puluhan jembatan anak sekolah itu enggak bisa dikerjain oleh Bupati. Oleh karena itu, pemusatan jembatan itu ada pentingnya,” ungkapnya.
