BOGOR — Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengambil langkah antisipatif menyusul sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau yang mulai berdampak ke sejumlah wilayah.
Mulai Senin (7/9/2026), peserta didik jenjang PAUD/TK, SD, hingga SMP di Kabupaten Bogor untuk sementara mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kebijakan tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni hingga Selasa (8/9/2026).
Keputusan tersebut diambil sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi potensi risiko kesehatan akibat paparan abu vulkanik, sekaligus memastikan hak peserta didik untuk tetap memperoleh layanan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Rusliandy menerbitkan surat bernomor 800.1.11.1/90-Sekretariat pada Minggu (6/9/2026). Dalam surat itu disebutkan bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau telah menyebabkan abu vulkanik tersebar hingga sejumlah wilayah Kabupaten Bogor.
“Untuk mengurangi dampak risiko kesehatan pada peserta didik, maka diberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mulai tanggal 7 September sampai dengan 8 September 2026,” demikian isi surat tersebut.
Kegiatan Belajar Tetap Berjalan
Meski pembelajaran tatap muka dihentikan sementara, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menegaskan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dari rumah.
Sekolah diminta tetap memberikan materi akademik kepada peserta didik dengan memperhatikan pengembangan karakter, pencapaian akademik, serta motivasi belajar.
Para kepala satuan pendidikan bersama tenaga pendidik dan kependidikan juga tetap diminta menjalankan pelayanan administrasi sekolah selama kebijakan PJJ diterapkan.
Selain itu, kepala sekolah bertanggung jawab memastikan lingkungan sekolah tetap bersih dan aman. Pengamanan aset pendidikan juga menjadi bagian dari perhatian selama sekolah tidak menjalankan kegiatan tatap muka.
Sekolah Diminta Libatkan Orang Tua
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor juga meminta sekolah memperkuat koordinasi dengan komite sekolah, orang tua atau wali murid, serta pemangku kepentingan lainnya.
Koordinasi tersebut terutama berkaitan dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik terhadap peserta didik.
Di sisi lain, sekolah diminta berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait penyesuaian distribusi serta keamanan penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik selama kebijakan PJJ berlangsung.
Dinas Pendidikan juga meminta setiap satuan pendidikan segera melaporkan secara berjenjang apabila terjadi insiden akibat dampak abu vulkanik di lingkungan sekolah.
Ketentuan PJJ tersebut berlaku bagi satuan pendidikan PAUD/TK, SD, SMP negeri maupun swasta, termasuk satuan pendidikan nonformal seperti SPNF SKB dan PKBM di wilayah Kabupaten Bogor.
Kebijakan Bisa Dievaluasi
Penerapan PJJ di Kabupaten Bogor menjadi bagian dari respons sejumlah pemerintah daerah terhadap meluasnya sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Kebijakan serupa juga diberlakukan di sejumlah daerah lain. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, menerapkan PJJ mulai 7 September 2026 untuk berbagai jenjang pendidikan sebagai langkah perlindungan warga sekolah dari potensi paparan abu vulkanik.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!