KOMA.ID, JAKARTA – Pengamat militer dan politik Selamat Ginting menilai polemik mengenai posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna dan Taklimat Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026), tidak bisa dipandang sebagai persoalan tata letak semata. Menurutnya, kontroversi tersebut justru berpotensi menjadi isu politik yang merugikan Presiden Prabowo Subianto.
Selamat mengawali analisisnya dengan menjelaskan bahwa konstitusi tidak mengatur secara rinci mengenai tugas operasional wakil presiden. Ia menyebut peran wakil presiden pada dasarnya adalah membantu presiden dan menjalankan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala negara.
“Tidak jelas sebenarnya peran dari wakil presiden. Di dalam konstitusi kita hanya disebutkan wakil presiden membantu presiden, kan berarti hampir sama dengan Menteri. Menteri adalah pembantu presiden yang diangkat oleh Presiden dan diberhentikan oleh presiden, kecuali wakil presiden dipilih bersama satu paket dengan Presiden, tidak bisa diberhentikan oleh presiden, dia derajatnya lebih tinggi daripada menteri. Tapi tugas wakil presiden itu biasanya adalah pendelegasian kewenangan oleh Presiden, diberikan tugas apa, itu kan seperti menteri-menteri di era Presiden Soekarno, Soeharto dan lain-lain, jelas,” ujar Selamat Ginting.
Menurut Selamat, hingga saat ini publik belum melihat adanya penugasan khusus dari Presiden Prabowo kepada Wakil Presiden Gibran. Kondisi tersebut, kata dia, membuat posisi wakil presiden dalam berbagai agenda pemerintahan tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan.
“Kita melihat bahwa tidak ada tugas khusus presiden kepada wakil presiden. Mungkin presiden juga melihat kapasitas kapabilitas si wapres ini tidak memadai untuk diberikan tugas-tugas seperti itu, sehingga posisinya juga ya sudahlah enggak ada masalah juga sejajar maupun tidak sejajar,” katanya.
Lebih lanjut, Selamat menilai pengaturan posisi duduk dalam Sidang Kabinet hampir mustahil terjadi tanpa diketahui oleh unsur Sekretariat Negara maupun Sekretariat Kabinet. Karena itu, ia membuka kemungkinan bahwa polemik tersebut justru merupakan bagian dari dinamika politik di lingkungan Istana.
“Jadi menurut saya juga ada kemungkinan posisi duduk itu memang sudah dilakukan oleh kalau tidak oleh orang-orang Sesneg, oleh orang-orang Seskab. Kan enggak mungkin enggak tahu. Nah ini supaya menimbulkan playing victim seolah-olah dizolimi, padahal ini diatur oleh orang Sesneg atau orang Seskab,” ujarnya.
Menurut Selamat, apabila skenario tersebut benar terjadi, maka isu yang berkembang justru akan merugikan Presiden Prabowo karena memunculkan kesan adanya perlakuan yang tidak semestinya terhadap wakil presiden.
Ia pun mendorong Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi terhadap orang-orang di lingkaran Istana yang dinilai masih membawa pengaruh pemerintahan sebelumnya.
“Nah, kita kemudian akhirnya melihat kalau kondisi seperti ini yang merugikan Presiden Prabowo, Presiden Prabowo harus membersihkan lingkaran Istana dari kemungkinan masih ada keterpengaruhan dengan bapaknya Gibran, seolah-olah Gibran ini dizolimi, padahal sudah diatur tempat duduknya. Ya memang enggak bisa disimpulkan, tapi premis dari sisi teori-teori politik, komunikasi politik masuk akal kemungkinan ini terjadi. Siapa orangnya, nah karena itu Presiden menjelang dua tahun ini harus juga bersih-bersih Istana dari kemungkinan pengaruh rezim lama yang merugikan presiden. Isu ini kan merugikan presiden ya kan, seolah-olah dizolimi kemudian murung padahal sebenarnya biasa aja,” tuturnya.
Selamat juga mengingatkan agar publik tidak menerima begitu saja penjelasan resmi pemerintah mengenai alasan penempatan kursi Wakil Presiden Gibran. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pengaturan tempat duduk dilakukan karena Presiden membutuhkan meja yang lebih luas untuk meletakkan dokumen dan bahan presentasi.
Namun, menurut Selamat, penjelasan tersebut masih menyisakan pertanyaan dan perlu disikapi secara kritis.
“Jadi menurut saya publik mesti hati-hati dengan kasus. Publik tidak bisa semata-mata percaya begitu saja dengan penjelasan dari Mensesneg, kita mesti skeptis, apalagi jurnalis, akademisi, mesti skeptis. Apa iya karena presiden ingin menjelaskan butuh bahan yang panjang sehingga butuh meja yang agak lebar sehingga wapres ditaruh di situ. Saya kira harus ada penjelasan yang masuk akal, penjelasan Mensesneg ini bagi publik enggak masuk akal. Maka di dalam politik saya melihat ini tetap ada pertarungan politik, ada orang Istana yang harus dibersihkan. Siapa itu, Mensesneg atau siapa yang pernah terpengaruh menjadi bagian dari presiden lama, silakan saja cek,” pungkasnya.
