JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pengamat militer dan politik Selamat Ginting menilai polemik mengenai posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna dan Taklimat Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 20 Juli 2026, tidak menutup kemungkinan merupakan bagian dari skenario komunikasi politik yang bertujuan membangun kesan bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menjadi korban perlakuan tidak adil atau playing victim.
Menurut Selamat, pengaturan tempat duduk dalam agenda resmi kenegaraan hampir mustahil dilakukan tanpa diketahui oleh unsur Sekretariat Negara (Setneg) maupun Sekretariat Kabinet (Seskab). Karena itu, ia menilai polemik tersebut patut disikapi secara kritis dan tidak diterima begitu saja sebagai persoalan teknis.
“Jadi menurut saya juga ada kemungkinan posisi duduk itu memang sudah dilakukan oleh kalau tidak oleh orang-orang Sesneg, oleh orang-orang Seskab. Kan enggak mungkin enggak tahu. Nah ini supaya menimbulkan playing victim seolah-olah dizolimi, padahal ini diatur oleh orang Sesneg atau orang Seskab,” ujar Selamat dalam podcast Madilog seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (25/7/2026).
Meski demikian, Selamat menegaskan bahwa pandangannya masih berupa analisis politik dan komunikasi politik sehingga tidak dapat langsung disimpulkan sebagai fakta. Namun, menurutnya, publik perlu mencermati siapa pihak yang paling diuntungkan dari munculnya narasi bahwa Wakil Presiden diperlakukan tidak semestinya dalam forum resmi kabinet.
Ia justru melihat polemik tersebut lebih banyak merugikan citra Presiden Prabowo Subianto dibanding memberikan keuntungan bagi pemerintahan.
Menurut Selamat, apabila benar terdapat pihak-pihak di lingkungan Istana yang sengaja membangun persepsi tersebut, Presiden Prabowo perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap orang-orang di sekelilingnya. Ia menduga masih ada pihak yang membawa pengaruh dari pemerintahan sebelumnya sehingga berpotensi mengganggu soliditas pemerintahan saat ini.
“Nah, kita kemudian akhirnya melihat kalau kondisi seperti ini yang merugikan Presiden Prabowo, Presiden Prabowo harus membersihkan lingkaran Istana dari kemungkinan masih ada keterpengaruhan dengan bapaknya Gibran, seolah-olah Gibran ini dizolimi, padahal sudah diatur tempat duduknya. Ya memang enggak bisa disimpulkan, tapi premis dari sisi teori-teori politik, komunikasi politik masuk akal kemungkinan ini terjadi,” katanya.
Selamat menilai, menjelang dua tahun masa pemerintahan Prabowo, sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap para pembantu presiden maupun unsur birokrasi di lingkungan Istana untuk memastikan tidak ada lagi loyalitas yang terpecah akibat pengaruh rezim sebelumnya.
“Siapa orangnya, nah karena itu Presiden menjelang dua tahun ini harus juga bersih-bersih Istana dari kemungkinan pengaruh rezim lama yang merugikan presiden. Isu ini kan merugikan presiden ya kan, seolah-olah dizolimi kemudian murung padahal sebenarnya biasa aja,” ujarnya.
Di akhir analisisnya, Selamat mengingatkan agar masyarakat tidak menerima begitu saja penjelasan resmi pemerintah mengenai polemik posisi duduk Gibran. Ia menilai publik, terutama kalangan jurnalis dan akademisi, harus tetap bersikap kritis terhadap setiap penjelasan yang disampaikan pemerintah.
Menurutnya, sikap skeptis merupakan bagian dari tradisi demokrasi yang sehat, sehingga setiap penjelasan dari pejabat negara tetap perlu diuji dengan logika dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
