HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus memperluas program digitalisasi pembelajaran di berbagai daerah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hingga kini, sebanyak 288.865 satuan pendidikan telah menerima dukungan perangkat pembelajaran digital sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi pendidikan di Indonesia.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan digitalisasi pembelajaran menjadi salah satu program yang terus didorong selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah tidak hanya mendistribusikan perangkat, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran digital agar teknologi benar-benar dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar.
“Program ini telah menjangkau ratusan ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia,” kata Qodari dalam konferensi pers Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Kamis (2/7/2027).
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sepanjang 2025 sebanyak 288.865 satuan pendidikan telah menerima Papan Interaktif Digital (PID) beserta perangkat pendukung seperti laptop dan hard disk eksternal.
Selain itu, sebanyak 8.265 sekolah memperoleh dukungan akses internet, sementara 2.389 satuan pendidikan mendapatkan bantuan penyediaan listrik. Pemerintah juga telah melatih 33.156 guru dan tenaga kependidikan serta menyiapkan 2.856 konten pembelajaran digital untuk mendukung penggunaan perangkat di sekolah.
Memasuki 2026, pemerintah melanjutkan proses pengadaan PID sekaligus memperkuat pendampingan bagi sekolah agar perangkat yang sudah tersedia bisa dimanfaatkan secara optimal.
Hasil evaluasi Kemendikdasmen menunjukkan respons positif dari para siswa terhadap program tersebut.
“Sebanyak 99,5 persen siswa menyatakan pembelajaran menggunakan PID jauh lebih menarik. Dari sisi pemahaman materi, 98 persen siswa mengaku memahami materi yang diajarkan,” kata Qodari.
Ia menambahkan, para guru juga mulai menerapkan metode belajar yang lebih interaktif. Dampaknya, suasana belajar di kelas dinilai lebih hidup karena siswa menjadi lebih aktif mengikuti pelajaran.
Wilayah 3T Dapat Perhatian Lebih Besar
Qodari memastikan pemerintah tidak ingin manfaat digitalisasi pembelajaran hanya dirasakan sekolah-sekolah di perkotaan. Karena itu, penguatan program di wilayah 3T terus menjadi salah satu prioritas.
Berdasarkan data Kemendikdasmen per 29 Juni 2026, sebanyak 13.838 sekolah di wilayah 3T telah menerima manfaat Program Digitalisasi Pembelajaran pada 2025. Sekolah tersebut berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Penerima manfaat tersebar di berbagai daerah, di antaranya Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua beserta provinsi hasil pemekarannya, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, hingga Lampung.
Khusus di wilayah 3T, pemerintah telah menyalurkan bantuan listrik bagi 49 SMP dengan nilai Rp145,5 juta. Selain itu, layanan internet diberikan kepada 4.316 sekolah dengan nilai mencapai Rp44,6 miliar, serta distribusi 30.285 unit laptop dan hard disk senilai sekitar Rp202,8 miliar.
Meski capaian terus meningkat, Qodari mengakui masih ada tantangan yang perlu diselesaikan.
“Meski demikian, kami menyadari bahwa kesetaraan dengan wilayah perkotaan belum sepenuhnya tercapai,” kata Qodari.
Menurutnya, kendala utama masih berkaitan dengan keterbatasan pasokan listrik, akses internet, kondisi geografis, hingga kesiapan sumber daya manusia di sejumlah daerah.
Karena itu, pada 2026 pemerintah tidak hanya berfokus menambah jumlah perangkat PID. Penguatan infrastruktur listrik dan internet, peningkatan kompetensi guru, pengembangan konten digital, integrasi platform Rumah Pendidikan dan Learning Management System (LMS), hingga pendampingan langsung kepada sekolah akan terus diperluas agar pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran semakin optimal.
