JAKARTA – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengkritik kebijakan pemerintah yang melibatkan taruna Akademi Militer (Akmil) dalam pembinaan peserta Sekolah Rakyat. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menormalisasi perluasan peran militer di ruang sipil dan bertentangan dengan semangat Reformasi 1998.
Hendardi menilai pelibatan taruna Akmil bukan sekadar persoalan teknis penyelenggaraan pendidikan, melainkan mencerminkan cara pandang negara yang semakin mengaburkan batas antara institusi sipil dan militer.
“Penugasan taruna Akademi Militer (Akmil) untuk melatih peserta Sekolah Rakyat bukan sekadar persoalan teknis penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini mencerminkan cara pandang negara yang semakin mengaburkan batas antara ranah sipil dan ranah militer. Alih-alih memperkuat institusi sipil dalam menjalankan fungsi pendidikan, pemerintah justru kembali menjadikan militer sebagai instrumen pembentukan karakter warga negara. Ini adalah preseden yang berbahaya. Seakan-akan pembentukan karakter warga negara hanya bisa dilakukan melulu oleh militer,” kata Hendardi dalam keterangan persnya, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan kerentanan sosial dan ekonomi. Karena itu, pendekatan yang digunakan semestinya berbasis pendidikan, psikologi, dan pemberdayaan masyarakat, bukan pendekatan militeristik.
“Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi pendidikan yang ditujukan bagi kelompok masyarakat yang menghadapi kerentanan sosial-ekonomi. Karena itu, pendekatan yang dibutuhkan adalah pendekatan pedagogis, humanistik, dan partisipatif yang bertumpu pada ilmu pendidikan, psikologi perkembangan, voluntarisme sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Tidak ada kebutuhan objektif yang membenarkan pelibatan taruna militer dalam proses tersebut. Disiplin memang merupakan nilai penting dalam pendidikan, tetapi disiplin tidak identik dengan militerisme. Nasionalisme dan patriotisme warga negara penting. Namun, keduanya bukan hanya milik militer. Negara seharusnya tidak mengaburkan cara pandang tersebut,” ujarnya.
Hendardi menegaskan, dalam negara demokrasi profesionalisme militer justru diukur dari kemampuannya menjalankan fungsi pertahanan negara, bukan dari seberapa luas keterlibatannya dalam urusan sipil.
“Dalam negara demokrasi, profesionalisme militer justru diukur dari kemampuannya menjalankan fungsi pertahanan negara secara efektif, bukan dari luasnya keterlibatan dalam urusan sipil. Ketika taruna Akmil dilibatkan dalam program pendidikan sipil, persoalannya bukan terletak pada kapasitas pribadi para taruna, melainkan pada arah kebijakan negara yang terus memperluas peran militer ke wilayah-wilayah yang berada di luar mandat konstitusionalnya. Normalisasi semacam ini perlahan membangun persepsi bahwa setiap persoalan sipil memerlukan solusi militer,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tren pelibatan TNI di berbagai sektor sipil dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari ketahanan pangan, pengelolaan koperasi, pelayanan publik, hingga pendidikan.
“Dalam beberapa tahun terakhir terlihat kecenderungan yang semakin kuat untuk menempatkan TNI dalam berbagai sektor sipil, mulai dari ketahanan pangan, pengelolaan koperasi, pelayanan publik, hingga pendidikan, dengan legitimasi legal yang bersumber dari UU TNI. Jika kecenderungan ini terus dibiarkan, maka batas yang selama ini dibangun melalui reformasi sektor keamanan akan semakin kabur. Melalui praktik ini, negara telah menormalisasi multifungsi TNI, bukan hanya dwifungsi,” katanya.
Hendardi mengingatkan bahwa Reformasi 1998 secara tegas mengamanatkan berakhirnya praktik dwifungsi ABRI dan menempatkan supremasi sipil sebagai fondasi negara demokrasi.
