JAKARTA – Juru Bicara DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, merespons kritik dan pernyataan Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto, terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Bahtra menegaskan kritik terhadap pemerintah maupun Presiden merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya, penyampaian kritik tetap harus menjunjung etika dan tidak berubah menjadi penghinaan yang merendahkan martabat seseorang.
“Dalam rangka menyampaikan pendapat kritik-kritik tentu juga harus menjunjung tinggi selalu soal adab itu ya. Kita harus mengedepankan menghargai orang lain jangan merendahkan martabat orang lain karena itu tidak baik,” kata Bahtra di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada hari Kamis (18/6/2026).
Ia mempertanyakan apakah perilaku yang mengandung penghinaan layak diwariskan kepada generasi muda sebagai bagian dari budaya demokrasi Indonesia.
Menurut Bahtra, kualitas demokrasi justru akan meningkat apabila perbedaan pandangan disampaikan secara santun dan berorientasi pada substansi persoalan, bukan menyerang pribadi seseorang.
“Kita ingin agar kualitas demokrasi kita semakin baik, agar bangsa kita juga ke depan semakin baik pula, jadi tidak semestinya melontarkan misalnya apa namanya pendapat-pendapat yang dianggap melakukan penghinaan-penghinaan, mestinya kita menghindari soal itu,” ujarnya.
Politikus Gerindra itu menegaskan tidak ada persoalan dengan kritik maupun perbedaan pendapat. Namun ia mengingatkan agar ruang demokrasi tidak digunakan untuk merendahkan individu tertentu.
“Kita sepakat bahwa boleh kita berdialektika, boleh kita berbeda pandangan, boleh kira melakukan kritik, tetapi jangan merendahkan apa namanya personal seseorang. Bagi kami lebih substantif,” katanya.
Bahtra juga menilai pemerintahan Presiden Prabowo terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Ia menyebut Prabowo selama ini dikenal sebagai sosok yang egaliter dan tidak anti terhadap kritik.
Menurutnya, Prabowo bahkan kerap mengingatkan kader Partai Gerindra agar tidak membalas kritik dengan kemarahan, melainkan dengan kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Pak Prabowo sangat egaliter terkait semua masukan-masukan. Beliau selalu mengingatkan kita terutama kepada Partai Gerindra, setiap kami dipanggil kita selalu diingatkan tidak apa-apa kita dihina sama orang, tidak apa-apa dikritik sama orang, tetapi kita harus membalas kritikan-kritikan mereka dengan kebaikan-kebaikan dan tentunya untuk kepentingan bangsa dan negara,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bahtra menegaskan kritik, masukan, maupun pandangan yang berbeda merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi karena dapat menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Ia mengatakan pemerintah membutuhkan kritik yang konstruktif agar kebijakan yang dijalankan tetap berada pada jalur yang benar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Setiap pandangan, kritikan, masukan, ataupun berbeda pendapat itu sesuatu yang wajar dan tidak jadi masalah dan Pak Prabowo juga sering menyampaikan bahwa itu baik bagi demokrasi kita,” ujarnya.
“Negara membutuhkan itu dalam rangka untuk mengontrol agar pemerintah tetap di jalur yang benar, di rel yang benar, dan tentu agar program-program pemerintah terutama program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo bisa lebih tepat sasaran,” sambung Bahtra.
Meski demikian, ia kembali mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan kepada pemerintah maupun Presiden sebaiknya tetap mengedepankan adab, etika, dan penghormatan terhadap martabat sesama warga negara.
