JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa seluruh perjalanan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto tetap dilaksanakan sesuai ketentuan negara. Bahkan, apabila terdapat kebutuhan biaya di luar anggaran yang telah disiapkan pemerintah, kelebihan tersebut disebut ditanggung langsung oleh Presiden secara pribadi.
Pernyataan itu disampaikan Teddy saat merespons kritik dan masukan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, terkait tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo sejak awal masa pemerintahan.
Menurut Teddy, isu pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden sebenarnya sudah beberapa kali dijelaskan kepada publik.
“Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy dalam keterangan videonya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab sorotan publik mengenai besarnya anggaran yang digunakan dalam berbagai agenda diplomasi Presiden di luar negeri.
Dalam regulasi Indonesia, pembiayaan perjalanan dinas Presiden dan pejabat negara memang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui kementerian atau lembaga terkait. Penggunaan anggaran tersebut diatur melalui berbagai ketentuan keuangan negara, termasuk standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan pemerintah.
Namun Teddy menegaskan, apabila terdapat kebutuhan tambahan di luar alokasi yang telah ditetapkan negara, Presiden Prabowo memilih menanggungnya secara pribadi.
Selain soal biaya, Teddy juga membantah anggapan bahwa rombongan Presiden saat melakukan lawatan ke luar negeri terlalu besar.
Menurutnya, jumlah personel yang mendampingi Presiden justru telah dipangkas secara signifikan dibanding periode pemerintahan sebelumnya.
“Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya,” ujarnya.
Teddy menyebut pada masa lalu jumlah rombongan Presiden dalam satu kunjungan luar negeri bisa mencapai lebih dari 120 orang. Sementara pada era Presiden Prabowo, jumlah tersebut dibatasi hanya sekitar 50 hingga 60 orang.
“Kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang—zaman Pak Dino seperti itu—nah zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap kritik Dino Patti Djalal yang sebelumnya meminta Presiden Prabowo mengurangi frekuensi perjalanan luar negeri dan lebih banyak menggunakan jalur diplomasi jarak jauh maupun pertemuan multilateral untuk menghemat anggaran negara.
Meski demikian, Teddy menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai masukan. Namun ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tidak mengaburkan fakta mengenai hasil-hasil konkret yang diklaim telah dicapai melalui diplomasi internasional Presiden Prabowo.
“Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” pungkasnya.
