HOLOPIS.COM, JAKARTA – Konsep joint intelligence dinilai menjadi kunci dalam memperkuat sistem intelijen nasional, terutama untuk mengatasi tumpang tindih antar lembaga dan meningkatkan integrasi informasi.
Broto Wardoyo, Ph.D, Dosen FISIP UI, menegaskan bahwa intelijen harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem, bukan sekadar kumpulan institusi yang bekerja sendiri-sendiri.
“Karena itu, semua ini seharusnya dilihat sebagai sebuah sistem yang bekerja secara bersama. Gagasan tentang joint intelligence harus dipahami sebagai sebuah sistem besar yang memungkinkan keberlanjutan di masa depan,” ujar Broto, kepada Holopis.com dalam Seminar Intelijen bertajuk Tata Kelola Intelijen dalam Menghadapi Ketidakpastian Geopolitik dan Ancaman Asimetris, Universitas Indonesia, Rabu (15/4).
Menurutnya, keberadaan banyak lembaga intelijen bukanlah persoalan utama. Justru masalah muncul ketika terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Sebenarnya tidak ada masalah jika terdapat banyak lembaga intelijen. Yang menjadi masalah adalah ketika terjadi tumpang tindih antar lembaga, sehingga masing-masing berlomba untuk menjadi yang tercepat dalam menjangkau pihak tertentu,” katanya.
Dalam konteks ini, integrasi menjadi krusial. Broto menekankan pentingnya memastikan bahwa produk intelijen tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Masing-masing lembaga boleh memiliki independensi, tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah apakah produk intelijennya berjalan sendiri-sendiri atau terintegrasi,” jelasnya.
Di Indonesia, konsep koordinasi sebenarnya sudah dikenal, namun masih menyisakan pertanyaan mendasar.
“Dalam konteks Indonesia, logika yang dibangun adalah adanya lembaga yang berperan sebagai koordinator. Namun, pertanyaannya adalah apakah koordinator tersebut berada di atas atau sejajar. Jika benar sebagai koordinator, maka seharusnya semua informasi mengalir ke sana untuk dianalisis,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa integrasi tidak identik dengan sentralisasi total.
“Namun, bukan berarti semua informasi harus sepenuhnya dipusatkan. Di sinilah kompleksitas joint intelligence muncul,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menyoroti bahwa konsep integrasi penuh juga menyimpan risiko besar. “Sebagai penutup, terdapat konsep integrated intelligence, namun konsep ini juga memiliki risiko besar karena semua informasi terpusat pada satu titik. Jika titik tersebut disalahgunakan, dampaknya akan sangat luas,” katanya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya mekanisme pengawasan. “Oleh karena itu, jika sistem seperti ini diterapkan, harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak disalahgunakan,” pungkasnya.
