JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak mengabaikan keterlibatan masyarakat desa dalam proses rekrutmen pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia menilai partisipasi warga lokal menjadi kunci utama keberhasilan program yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi desa tersebut.
Adisatya mengaku menerima berbagai laporan dari daerah terkait proses perekrutan pengelola koperasi yang dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang bagi masyarakat setempat.
“Banyak keluhan yang kami terima dari desa-desa. Ada masyarakat yang sudah mendaftar tetapi ternyata tidak dilibatkan dalam proses rekrutmen. Ini menjadi perhatian kami,” kata Adisatrya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, koperasi tidak akan berkembang secara optimal apabila masyarakat desa justru merasa tidak memiliki peran dalam pengelolaannya. Karena itu, pemerintah diminta memastikan warga lokal menjadi prioritas dalam setiap tahapan pembentukan dan pengembangan KDKMP.
“Kalau masyarakat lokal kurang dilibatkan, maka semangat membangun koperasinya juga tidak akan maksimal. Padahal koperasi itu kan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi masyarakat desa harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Adisatrya menjelaskan, pelaksanaan program Koperasi Merah Putih melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Selain Kementerian Koperasi sebagai sektor utama, terdapat sejumlah instansi lain yang ikut berperan dalam penguatan kelembagaan maupun penyediaan sumber daya manusia.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat koordinasi antarinstansi menjadi tantangan tersendiri yang harus terus diperbaiki agar program berjalan sesuai tujuan.
“Kami paham tugas Menteri Koperasi bukan hanya mengawasi koperasi, tetapi juga harus berkoordinasi dengan berbagai instansi yang terlibat. Ini memang tidak mudah. Karena itu kami terus mendorong agar pelaksanaannya semakin baik,” tuturnya.
Di sisi lain, DPR juga menaruh perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi tersebut. Adisatrya menegaskan, pembangunan koperasi tidak boleh hanya berfokus pada aspek kelembagaan atau infrastruktur semata, tetapi juga harus dibarengi dengan kesiapan pengelola di lapangan.
Hal itu menjadi salah satu alasan Komisi VI DPR RI menyetujui tambahan anggaran Kementerian Koperasi pada Tahun Anggaran 2027. Anggaran tambahan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola program, termasuk peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan koperasi.
“Tambahan anggaran yang disetujui harus bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas program, termasuk tata kelola SDM dan pendampingan koperasi di lapangan. Jangan sampai koperasi dibangun besar-besaran tetapi tidak memiliki pengelola yang siap,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adisatrya berharap pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap mekanisme rekrutmen yang saat ini berjalan. Menurutnya, Koperasi Merah Putih harus benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, bukan sekadar proyek pembangunan yang bersifat administratif.
“Kami ingin koperasi ini benar-benar menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang berkelanjutan. Karena itu keterlibatan warga lokal dan kualitas pengelolanya harus menjadi perhatian utama,” pungkasnya.
