HOLOPIS.COM, JAKARTA – Fenomena “pak ogah” atau pengatur lalu lintas ilegal masih menjadi persoalan serius di wilayah Jakarta Barat. Dalam operasi penertiban terbaru, kelompok ini justru menjadi yang paling banyak terjaring dibanding kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya.
Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Fajar Laksono, mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga Februari 2026, pihaknya telah menjaring sebanyak 346 PPKS dari berbagai titik rawan.
“Paling banyak pak ogah 116, lalu gelandangan 66 orang, psikotik 63 orang dan lainnya dari berbagai kategori,” kata Fajar dalam keteranagnnya, Rabu (18/3/2026).
Penertiban dilakukan di sejumlah lokasi yang selama ini dikenal sebagai titik konsentrasi PPKS, seperti Terminal Kalideres, kawasan flyover Cengkareng, Slipi, Tomang, Grogol, Jembatan Dua, hingga area wisata Kota Tua.
Menurut Fajar, sebagian besar PPKS yang terjaring langsung dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk menjalani proses pembinaan awal. Di sana, mereka akan menjalani asesmen guna menentukan langkah penanganan selanjutnya.
“Jika didapati PPKS bukan berasal dari DKI Jakarta, maka PPKS tersebut direncanakan untuk dipulangkan ke daerah asal,” ujarnya.
Sementara itu, bagi PPKS yang berasal dari Jakarta dan tidak memiliki keluarga, pemerintah akan memberikan penanganan lanjutan melalui panti sosial sesuai dengan kondisi masing-masing individu.
“Perujukan pembinaan sesuai dengan klasifikasi hasil asesmen,” ungkap Fajar.
Sebagai langkah pencegahan, Suku Dinas Sosial Jakarta Barat juga telah menempatkan posko Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) di berbagai titik strategis. Posko ini berfungsi untuk memantau sekaligus menekan kemunculan kembali PPKS di ruang publik.
Upaya ini diharapkan mampu menciptakan ketertiban serta kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan, sekaligus memberikan solusi sosial yang lebih manusiawi bagi para PPKS di ibu kota.
