HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah memastikan pelaksanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berjalan sesuai rencana dan tetap menjaga kredibilitas fiskal di tengah dinamika pasar keuangan global.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyampaikan, hingga 31 Januari 2026 realisasi pembiayaan telah mencapai Rp105,06 triliun atau 15,2% dari target APBN. Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi Januari 2025 yang sebesar 29,6%.
Realisasi pembiayaan utang tercatat Rp127,3 triliun atau 15,3% dari target APBN 2026, juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 23,7%.
“Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah mempertimbangkan dinamika pasar keuangan. Dengan disiplin dan strategi yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang Pemerintah,” ungkap Wamenkeu Juda dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Senin (23/02).
Sebagian besar pembiayaan utang didukung melalui pasar Surat Berharga Negara (SBN). Di tengah tekanan global, kinerja pasar perdana SBN domestik dinilai tetap solid.
Pada tiga lelang pertama Surat Utang Negara (SUN) tahun 2026, rata-rata bid to cover ratio tercatat 2,2 kali. Sementara untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), rata-rata bid to cover ratio pada tiga lelang pertama mencapai 3,8 kali. Rata-rata tertimbang yield hasil lelang juga disebut tetap stabil.
“Hal yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik, ini juga tercermin dari yield yang ada. Kedepan, stabilitas pasar SBN terus terjaga, melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dengan Otoritas Moneter Bank Indonesia,” jelasnya.
Selain pembiayaan utang, pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan investasi sebesar Rp203 triliun pada 2026. Dana ini diarahkan untuk mendukung sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani.
Hingga 31 Januari 2025, realisasi pembiayaan investasi tercatat Rp22,73 triliun, terutama untuk mendukung operator investasi pemerintah Perum Bulog dalam penguatan cadangan beras pemerintah. Terdapat pula penerimaan kembali investasi sebesar Rp49 miliar dari pelunasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.
“Secara keseluruhan, pembiayaan investasi telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan melalui dukungan pada sektor pertanian dan pangan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” pungkas Wamenkeu Juda.
