HOLOPIS.COM, TAPANULI TENGAH – Pemerintah mengambil langkah darurat untuk memastikan distribusi energi tetap berjalan di wilayah terdampak bencana di Sumatera, salah satunya melalui kebijakan pembebasan penggunaan Barcode untuk pembelian BBM subsidi.
“Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dikutip Holopis.com, Kamis (4/12/2025).
Bahlil menegaskan, kebijakan tanpa barcode ini bersifat sementara dan diterapkan khusus di daerah yang mengalami gangguan distribusi energi.
Bencana hidrometeorologi yang memicu longsor, rusaknya jembatan, serta terputusnya jaringan internet telah menyebabkan pasokan BBM dan listrik terganggu dalam beberapa hari terakhir.
Untuk itu, ia meminta agar kelonggaran ini digunakan secara bertanggung jawab dan hanya untuk kebutuhan mendesak.
“Saya mohon kepada saudara-saudara saya di sini, agar tolong jangan disalahgunakan. Artinya kita harus pakai betul-betul sesuai dengan kebutuhan,” tegasnya.
Dengan diberlakukannya kebijakan darurat ini, pemerintah berharap pendistribusian BBM dapat kembali lancar, terutama untuk kebutuhan logistik, pergerakan alat berat, serta mobilitas tim penanganan bencana yang selama ini terhambat oleh keterbatasan akses.
Untuk mempercepat suplai, PT Pertamina Patra Niaga telah mengirim tambahan mobil tangki dan menurunkan lebih banyak personel pengangkutan, agar distribusi energi ke wilayah-wilayah sulit dapat terakomodasi lebih cepat.
Selain itu, pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan relaksasi operasional. Mekanisme ini memungkinkan pemindahan alokasi BBM antarkabupaten/kota dalam provinsi yang sama, menyesuaikan jalur distribusi baru yang terbentuk setelah bencana.
Dengan serangkaian langkah darurat tersebut, pemerintah berharap stabilisasi energi di kawasan terdampak bencana dapat pulih lebih cepat, sehingga aktivitas masyarakat dan proses pemulihan dapat berjalan tanpa hambatan.
