HOLOPIS.COM. JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi polemik mengenai klaim 40 Ton Beras yang disampaikan Pengusaha Batam Akhmad Rosano. Menanggapi polemik tersebut, Mentan Amran kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.
Ia mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tidak boleh mengimpor beras jika stok dalam negeri melimpah, demi menjaga semangat petani dan stabilitas produksi nasional.
“Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh ada beras masuk dari negara lain karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan,” tegas Amran dalam keterangannya, sebagaimana informasi yang dikutip Holopis.com.
Ia mengingatkan bahwa impor beras di tengah meningkatnya produksi dapat berdampak buruk terhadap jutaan petani.
“Bayangkan jika petani sedang semangat tanam, kemudian ambil dari tempat lain, bisa pusing 115 juta petani kita nanti,” ujarnya.
Sebelumnya, Akhmad Rosano sempat mengklaim bahwa beras sitaan sebanyak 40 ton beserta sejumlah komoditas lain yang diamankan di Pelabuhan Rakyat Tanjung Sengkuang, Batu Ampar, merupakan barang legal dan diperuntukkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karimun. Namun, Bea dan Cukai (BC) Batam segera membantah klaim tersebut.
Dalam siaran persnya, BC Batam menegaskan bahwa tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan bahwa barang sitaan tersebut terkait dengan MBG.
“BC Batam menegaskan bahwa barang yang ditindak bukan merupakan komoditas program Makan Bergizi Gratis (MBG),” bunyi pernyataan resmi tersebut.
Atas kekeliruan pernyataannya tersebut, Akhmad Rosano akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Mentan Amran melalui video klarifikasi.
Rosano mengaku, pernyataannya terkait dokumen beras 40 ton yang masuk ke Batam serta keterkaitannya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata tidak benar dan tidak berdasar dokumen resmi.
“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Menteri Pertanian atas penyampaian saya yang tidak benar atau kurang tepat terkait bahwasannya tidak ada penyampaian Pak Menteri terkait barang impor,” ujar Rosano.
