HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyayangkan sikap Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang memaksa para kepala daerah untuk memboikot retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto di Akmil Magelang, Jawa Tengah hari ini.
“Sangat disayangkan, ini bukan urusan partai, tapi urusan pemerintahan. Akhirnya para kepala daerah itu tidak bisa diajak kompak membangun bangsa dan negara bersama pemerintahan yang sah,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Jumat (21/2/2025).
Apalagi jika dilihat dari motif pemboikotan tersebut, adalah karena membela Hasto Kristiyanto yang ditahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena terjerat kasus dugaan tindak pidana suap PAW di DPR RI periode 2019-2024 kepada Wahyu Setiawan, eks Komisioner KPU. Serta obstruction of justice dalam penanganan kasus hukum Harun Masiku.
“Artinya kan begini. Bu Megawati sedang memaksa para kepala daerah itu mendukung tersangka suap ya. Apa jangan-jangan Bu Megawati memperbolehkan praktik suap? Apakah itu yang ingin diajarkan Bu Megawati kepada ratusan kepala daerah dari PDIP itu?,” ujarnya.
Lebih lanjut, ulama dan tokoh agama asal Kabupaten Malang ini pun menyarankan agar para Kepala Daerah tersebut tetap mengikuti retreat yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Apalagi jika melihat dari tujuan pelaksanaan retreat tersebut, adalah pembekalan yang penting untuk panduan bagi para kepala daerah dalam melaksanakan roda pemerintahannya ke depan. Termasuk di dalamnya adalah tata kelola anggaran, semangat pemberantasan korupsi, dan sebagainya.
“Saran saya, para kepala daerah itu ikuti saja hati nurani. Kalau mengindahkan instruksi Bu Megawati artinya mereka sedang diajak untuk mendukung tersangka suap. Kalau mereka ikut retreat artinya mereka sedang ingin mempersiapkan diri menjalankan pemerintahan yang on the track dan benar,” tutur Habib Syakur.
Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikuti Retreat Prabowo
Diketahui bersama, bahwa Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi terbaru pasca penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK dalam dua kasus sekaligus, yakni suap terhadap Wahyu Setiawan, serta obstruction of justice terhadap penanganan kasus hukum Harun Masiku.
“Seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan,” tulis surat instruksi harian ketua umum menguktip Pasal 28 ayat 1 AD-ART PDIP yang tertanda tangan Megawati, Kamis (20/2/2025).
Dalam suray instruksi tersebut, Megawati meminta seluruh Kepala Daerah yang berasal dari PDIP untuk menghentikan langkah mereka mengikuti kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subinato di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” tulis Megawati.
Bagi mereka yang sudah melakukan perjalanan menuju Kota Magelang agar segera menghentikan langkah mereka sembari menunggu arahan lebih lanjut dari dirinya.
Kemudian, Megawati pun meminta semua patuh pada komando yang diberikan kepada seluruh kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, Walikota dan seluruh wakilnya yang berasal dari PDI Perjuangan.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” sambungnya.
