HOLOPIS.COM, Jakarta – Usulan penghapusan prodi keguruan oleh Kemdiktisaintek memicu polemik. Netizen mempertanyakan, apakah profesi guru kini tak lagi dibutuhkan?
Wacana penataan ulang program studi (prodi) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memicu perdebatan luas di media sosial.
Sejumlah netizen menyoroti kemungkinan ditutupnya prodi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri, termasuk jurusan keguruan.
Pernyataan ini mencuat setelah Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menyampaikan bahwa perguruan tinggi perlu memilah bahkan menutup prodi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masa depan.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara jumlah lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.
“Perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” ujar Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali, Kamis (23/4).
Data kementerian menunjukkan setiap tahun perguruan tinggi meluluskan sekitar 1,9 juta mahasiswa, dengan 1,7 juta di antaranya merupakan sarjana.
Namun, tidak semua terserap di dunia kerja, terutama di tengah tantangan deindustrialisasi dini.
Sorotan utama tertuju pada jurusan keguruan. Kemdiktisaintek mencatat sekitar 490.000 lulusan bidang pendidikan dihasilkan setiap tahun, sementara kebutuhan tenaga guru hanya sekitar 20.000 orang. Ketimpangan ini dinilai memicu meningkatnya pengangguran terdidik.
Di media sosial X, reaksi publik bermunculan dengan nada beragam, cenderung kritis.
Akun @TaliUdeng mempertanyakan arah kebijakan tersebut dan mengaitkannya dengan masa depan profesi guru.
“Prodi keguruan mau dihapus? Sedang IKIP sudah jadi universitas yang lulusannya tidak lagi mencetak tenaga pendidik. Ini maksudnya guru sudah tidak diperlukan di negara ini karena lebih mementingkan industri?” tulisnya.
Komentar serupa datang dari akun @aries_wi yang menyampaikan kekhawatiran lebih jauh, ia menilai kebijakan tersebut berpotensi melemahkan sistem pendidikan nasional.
“Lama-lama sekolah di Indonesia dihapuskan juga. Biar semua generasi ke depannya mudah dibodohi sama penguasa,” tulisnya.
Dalam unggahan lain, ia juga menilai wacana penghapusan prodi pendidikan sebagai keputusan yang tidak masuk akal.
“Putusan penghapusan prodi pendidikan sudah di luar akal sehat manusia yang beradab, dan sudah jauh melenceng dari rel UUD 1945,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Aries juga menyoroti pentingnya latar belakang pendidikan keguruan dalam proses belajar mengajar.
“Padahal untuk bisa mengajar dengan baik, harus ada sertifikasi khusus keguruan. Jadi tidak asal bisa ngajar,” ujarnya.
Nada kritik juga disampaikan akun @chmod2703 yang menyinggung kebijakan pendidikan secara keseluruhan dengan nada sarkastik.
“Sekalian aja tutup kementerian pendidikan, pendidikan tinggi, tutup semua badan riset perguruan tinggi,” tulisnya.
Akun lain, @Anonymo menyoroti kompleksitas persoalan di dunia pendidikan, mulai dari tantangan mendidik karakter siswa hingga rendahnya kesejahteraan guru.
“Ngedidik karakter anak sekarang susah, ditambah gaji guru rendah, pemerintah tidak menghargai guru sama sekali,” tulisnya.
Sementara itu, akun @OmBregas13h menyoroti rendahnya penghargaan finansial terhadap profesi guru yang dinilai tidak sebanding dengan beban kerja.
“Buat apa capek-capek kuliah di Fakultas Keguruan kalau pada praktiknya hanya dihargai sekitar Rp300 ribu per bulan,” tulisnya.
Komentar lain dari akun GuyubRukunKini&Nanti juga menyinggung fleksibilitas syarat menjadi guru saat ini yang dinilai berpotensi menurunkan kualitas.
“Sekarang sarjana apa saja bisa jadi guru. Lulusan teknik mesin bisa jadi guru matematika atau fisika. Kualifikasinya jadi rusak,” tulisnya.
Di sisi lain, terdapat pula komentar bernada satir dari akun seperti @SunanSarkemSVD yang menyebut perubahan IKIP menjadi universitas sebagai tanda awal perubahan arah pendidikan.
Meski menuai kritik, pemerintah tidak secara eksplisit menyatakan akan menghapus seluruh prodi keguruan.
Penataan yang dimaksud lebih pada penyesuaian jumlah dan relevansi program studi dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Kemdiktisaintek mendorong perguruan tinggi untuk beralih dari strategi market driven menjadi market driving, dengan mengarahkan pembukaan prodi pada delapan sektor strategis, yakni energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memanfaatkan bonus demografi dan meningkatkan daya saing lulusan.
Namun, perdebatan di masyarakat menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya soal relevansi industri, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan dan peran guru di Indonesia.
