HOLOPIS.COM, JAKARTA – PKB menanggapi tudingan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang merasa tidak dilibatkan dalam Pilpres 2024.
Bendahara Umum PKB, Bambang Susanto mengakui ogah melibatkan PBNU karena masing-masing adalah organisasi yang berbeda.
“Bahwa PKB dan PBNU sebuah organisasi yang berbeda, kan sudah diatur oleh UU Parpol dan ormas. Tidak dicampur adukan lah kewenangan ormas dan partai,” kata Bambang dalam pernyataannya pada Rabu (7/8) seperti dikutip Holopis.com.
Bambang kemudian membandingkan sikap PBNU di zaman Pilpres 2004 dimana saat itu Ketum PBNU Hasyim Muzadi menjadi cawapres mendampingi Megawati Soekarnoputri.
“PKB tidak mendukung Ketua PBNU Pak Hasyim Muzadi sebagai cawapres, kita beda. Pak Hasyim ketua PBNU berpasangan dengan Megawati, PKB itu tidak mendukung,” ujarnya.
Mengenai Pilpres 2024, Bambang pun menegaskan bahwa hasil muktamar merekomendasikan Cak Imin maju sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024. Saat itu, kata Bambang, PBNU juga sudah memiliki calon yang dijagokan untuk Pilpres.
“Jadi Cak Imin itu hasil Muktamar Bali mengamalkan untuk jadi capres atau cawapres, kemudian itu dijalankan, dan diikhtiarkan,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, PBNU mengungkapkan salah satu alasan perseteruan mereka yang terjadi dengan PKB belakangan ini hingga berbuntut kepada pelaporan polisi.
Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, salah satu alasan itu adalah ketika mereka tidak pernah diajak PKB untuk berdiskusi membahas pilihan di Pilpres 2024.
Bahkan, Gus Ipul kesal karena merasa dianggap tidak penting oleh PKB meski sudah beberapa kali menawarkan konsultasi pilihan yang bisa menjadi referensi partai.
“Sama sekali nggak ada, nggak ada. Padahal kita udah minta konsultasi. Kita minta lah ini. Ini masa keputusan yang strategis untuk bangsa ini. Bicaralah dengan PBNU. Nggak mau dia,” kata Gus Ipul dalam keterangannya pada Rabu (7/8).
Gus Ipul kemudian merasa PKB menjadikan PBNU organisasi yang tidak penting dimintakan saran, bahkan mengenai pilihan calon pemimpin sekalipun.
“Malah apalah, nggak penting PBNU, yang penting warga. Nggak penting. Padahal yang didirikan PKB itu adalah struktural PBNU,” tegasnya.
