HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis (Jarnas) 98, Sangap Surbakti mengajak seluruh anggota Jarnas 98 mengawasi secara intensif proses penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari level terbawah hingga paling atas.
Ajakan ini, kata Sangap, diserukan untuk memastikan penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan transparan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
“Ada indikasi terstruktur dan masif yang dilakukan Partai Politik tertentu untuk mendelegitimasi hasil pemilu karena tak sesuai kehendak mereka. Langkah ini konyol. Kita harus dukung kerja-kerja penyelenggara,” kata Sangap di Sekretariat Jarnas 98, Senin (19/2) seperti dikutip Holopis.com.
Lebih jauh, Dosen Fakultas Hukum UKI (Universitas Kristen Indonesia) tersebut menyampaikan, bahwa ada partai politik yang saat ini sedang mendelegitimasi hasil pemilu bukan partai baru.
Dikatakan Sangap, partai yang dimaksud adalah parpol yang sudah eksis lama. Mereka pertama kali berusaha mendelegitimasi hasil pemilu kala Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) keluar sebagai pemenang Pilpres 2004.
“Sampai pemerintahan SBY berjalan, mereka terus bekerja mendelegitimasi hasil Pipres dengan menyuarakan, SBY neolib. Tapi ketika mereka berkuasa, malah mendukung sosok yang secara terang benderang pemikirannya neolib. Hal-hal seperti ini tak baik untuk jalannya demokrasi,” tutur dia.
Walaupun begitu, ia tak menyebut partai mana yang dimaksud, namun ciri-ciri yang disampaikan Sangap cenderung mengarah kepada PDI Perjuangan yang saat ini dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.
Lebih lanjut, Sangap yakin bahwa rakyat tak terpengaruh propaganda yang secara berkelindan disuarakan Partai Politik tersebut.
Pasalnya, rakyat jengah dengah pola-pola yang dilakukan Partai tersebut. Terlebih, ketika rakyat kesulitan akibat Covid, mereka malah mengambil hak rakyat kecil.
“Jangan karena kalah dalam Pemilu, apa saja dituduh curang, itu tidak elok kelihatan,” tutur Sangap
“Kalau memang Partainya hebat dan saksinya kuat, seharusnya dalam 2×24 jam hasil real count itu sudah diketahui. Itu menandakan Partai Politik tersebut lemah dalam manajemen kepartaian,” pungkasnya.
