JAKARTA,HOLOPIS.COM- Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah tidak selalu mengkambinghtamkan proses administrasi terhadap lamanya pencairan bantuan yang telah dianggarkan.
Ketua DPR RI Puan Maharani bahkan mengklaim untuk pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah terlalu lama sejak dianggarkan. Dia bahkan memberi ultimatum agar pencairan BSU harus sudah dilakukan pekan ini.
“Masa PPKM ini sudah masuk sebulan, artinya subsidi untuk upah bulanan (BSU) pekerja terdampak seharusnya sudah cair. Bantuan tersebut harus sudah masuk ke rekening pekerja dalam pekan ini. Tidak boleh molor sampai pekan depan, karena ini berkaitan dengan ‘dapur’ para pekerja,” katanya, Kamis (5/8).
Mantan Menko PMK ini juga menilai gerakan pemerintah terlalu lamban dalam proses pencairan. Padahal kebijakan PPKM saja sudah dilakukan selama kurang lebih sebulan. Lagi lagi Puan pun mengklaim bahwa kebutuhan rakyat harus didahulukan di masa pandemi saat ini.
“BSU ini harus memenuhi azas keadilan bagi semua pekerja terdampak yang sudah memenuhi kriteria,” klaimnya.
Ditambahkannya kembali, program Kartu Prakerja di bawah koorindasi Kemenko Perekonomian ini harusnya juga bisa segera dilakukan. Menurutnya, Kartu Prakerja gelombang berikutnya harus segera berjalan untuk menyasar para pencari kerja ataupun pekerja yang kena PHK selama masa PPKM darurat dan PPKM Level 3-4.
“Apapun proses administrasi untuk realisasi program ini harus mempertimbangkan desakan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa tunda,” tandasnya.
Untuk diketahui, BSU akan diberikan pemerintah kepada para pekerja yang bergaji maksimal Rp 3,5 juta/bulan, terdaftar di BP Jamsostek dan bekerja di wilayah PPKM Level 3-4. Besaran bantuan adalah Rp 1 juta per pekerja untuk dua bulan, yakni Juli dan Agustus 2021.
Sementara, peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp 3,55 juta. Dengan rincian, insentif pelatihan senilai Rp1 juta, uang tunai sebesar R2,4 juta yang diberikan sebesar Rp 600 ribu dalam empat bulan sebagai insentif pasca pelatihan, serta insentif survei Rp150 ribu untuk tiga kali survei.
