Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut. Saat ini, pemerintah masih menyiapkan aturan pelaksanaan yang akan mengatur mekanisme pengelolaan dan kewajiban perusahaan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Selasa (17/11) menyatakan penyusunan aturan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian pemenuhan hak pekerja dan kemampuan perusahaan.
Dana Pesangon Berbeda dengan JKP
Meski sama-sama berkaitan dengan perlindungan pekerja, dana cadangan pesangon memiliki fungsi berbeda dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
JKP yang selama ini berjalan melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama paling lama enam bulan bagi pekerja yang mengalami PHK dan memenuhi persyaratan.
Sementara itu, dana cadangan pesangon ditujukan untuk memastikan tersedianya dana guna membayar hak pesangon pekerja ketika terjadi PHK.
Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya menyatakan dukungan terhadap pembentukan dana cadangan pesangon. Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan kepastian pembayaran hak pekerja ketika hubungan kerja berakhir.
KSPI juga mengusulkan agar besaran iuran ditentukan melalui kajian aktuaria dengan mempertimbangkan masa kerja dan tingkat upah. Dengan skema tersebut, perusahaan diharapkan dapat mempersiapkan kewajiban pembayaran pesangon secara bertahap.
Perbedaan pandangan dan usulan dari kalangan pengusaha maupun pekerja ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum menetapkan aturan teknis dana cadangan pesangon.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!