Dana Pesangon Bakal Dikelola BPJS Ketenagakerjaan? Ini Usulan Kadin

0 Shares
Ikuti Holopis di Google
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Rencana pembentukan dana cadangan pesangon mulai mendapat perhatian dari kalangan pengusaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan lembaga yang sudah ada, seperti BPJS Ketenagakerjaan, untuk mengelola dana tersebut agar tidak tumpang tindih dengan program jaminan sosial yang selama ini berjalan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menilai pemerintah perlu mempertimbangkan lembaga yang telah berpengalaman sebelum menentukan pengelola dana cadangan pesangon.

“Kalau usul kami sih, kalau memang saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang sudah mengelola selama ini, kenapa enggak disatukan saja?” kata Sarman seusai pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Menurut Sarman, BPJS Ketenagakerjaan bisa menjadi salah satu opsi untuk mengelola dana cadangan pesangon. Namun, pemerintah perlu memastikan lebih dulu bagaimana bentuk kelembagaan dan mekanisme pengelolaannya.

Bagi Kadin, hal paling penting adalah jangan sampai kebijakan baru justru menciptakan kewajiban yang berlapis bagi perusahaan.

“Yang jelas bagi kami, pertama, tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Sarman menjelaskan, selama ini perusahaan sudah menjalankan kewajiban pembayaran sejumlah program jaminan sosial ketenagakerjaan. Di antaranya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Karena itu, Kadin berharap pemerintah menyusun aturan dana cadangan pesangon secara terkoordinasi. Dengan begitu, perlindungan terhadap hak pekerja tetap berjalan tanpa mengabaikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

Pengusaha Masih Menunggu Aturan Teknis

Hingga kini, pelaku usaha masih menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan tersebut.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain mekanisme penyetoran dana, besaran kewajiban perusahaan, hingga lembaga yang nantinya dipercaya mengelola dana cadangan pesangon.

“Ya, kami kan memang menunggu sosialisasi. Kami juga sedang menunggu juga adanya apakah itu peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri,” katanya.

Kejelasan aturan teknis dinilai penting agar perusahaan dapat mempersiapkan kewajibannya dan memahami bagaimana dana tersebut akan dikelola.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Atur Dana Cadangan Pesangon

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan melalui Pasal 253 mengatur kewajiban pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon.

Dana tersebut disiapkan sebagai sumber pembayaran hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam ketentuan itu, pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga pemerintah. Namun, pengusaha pada usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Ronalds Petrus Gerson
Tim Penulis & Editor
Ronalds Petrus Gerson
Apresiasi untuk Ronalds Petrus Gerson

Menyukai tulisan ini? Dukung penulis agar dapat terus menghadirkan karya berkualitas.

Pembayaran via QRIS, GoPay, DANA, OVO & ShopeePay.
0 Shares
Ikuti Holopis di Google

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama