HOLOPIS.COM, JAKARTA – Dominasi perusahaan teknologi raksasa atau big tech dalam penyebaran informasi digital mulai menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, industri pers nasional perlu mendapat perlindungan agar jurnalisme berkualitas tidak semakin terdesak oleh kekuatan platform digital global.
Pemerintah pun memastikan aturan Publisher Rights tetap dipertahankan, meski upaya mengatur perusahaan teknologi besar bukan tanpa tantangan.
Meutya mengatakan, salah satu langkah yang terus didorong pemerintah adalah mempertahankan implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Aturan yang dikenal sebagai Publisher Rights tersebut dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan industri media di tengah perubahan ekosistem informasi.
Menurut Meutya, pemerintah tetap berupaya menjalankan aturan tersebut meskipun sejumlah negara lain belum memiliki kebijakan serupa.
“Jadi ini kita coba pertahankan, di tengah tentu permintaan-permintaan dari negara-negara yang juga dekat dengan kita bahwa aturan ini belum ada, kok sampai hari ini, aturan ini masih kita tegakkan,” kata Meutya dalam peluncuran media Swara Indonesia Raya di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Tak berhenti di situ, pemerintah juga mendorong pembahasan kebijakan terkait perusahaan teknologi besar bersama DPR.
Namun, Meutya mengakui langkah tersebut menghadapi tantangan karena perusahaan teknologi global memiliki kepentingan besar dalam mempertahankan model bisnis mereka.
“Jadi baru sekali-dua kali rapat, big tech companies (perusahaan-perusahaan teknologi raksasa), perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus berupaya untuk tetap melindungi ekosistem informasi termasuk media dan jurnalistik,” ujar dia.
Algoritma Jangan Hanya Menguntungkan Platform
Persoalan lain yang menjadi perhatian Meutya adalah besarnya pengaruh algoritma platform digital terhadap informasi yang diterima masyarakat.
Menurutnya, media harus tetap memiliki kendali atas informasi yang diproduksi dan disampaikan kepada publik. Jangan sampai distribusi berita sepenuhnya ditentukan oleh algoritma perusahaan teknologi global.
Ia menilai algoritma seharusnya tidak hanya mengejar popularitas atau interaksi pengguna, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan publik, nilai kemanusiaan, budaya, serta hukum yang berlaku di Indonesia.
“Kita harus punya kendali terhadap algoritma yang kita tentukan sendiri. Algoritma yang ditentukan oleh kepala-kepala manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai mana berita for the greater good (demi kebaikan bersama) dan mana berita yang justru membawa mudarat,” kata dia.
Meutya juga mengingatkan bahwa kecerdasan artifisial (AI) belum sepenuhnya bisa menggantikan penilaian manusia, terutama dalam melihat dampak sebuah pemberitaan terhadap masyarakat.
Media Konvensional Masih Punya Peluang
Di tengah kebiasaan masyarakat yang semakin bergantung pada media sosial untuk mendapatkan informasi, Meutya menilai media konvensional tetap memiliki kesempatan untuk bertahan dan berkembang.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!