Keduanya juga disebut menerima uang Rp3 juta, sehingga keterangan mereka masih diperlukan untuk mendalami rangkaian peristiwa.
Persoalan ini turut menyeret perhatian internal Partai Gerindra.
Sekretaris DPD Gerindra NTT Fernando Jose Lemos Osorio Soares bersama Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kupang Tome Da Costa menyatakan partai menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Gerindra tidak ingin mendahului hasil penyidikan. Tome mengatakan pihaknya merasa terpukul dengan persoalan yang melibatkan kadernya tersebut.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan.
Partai juga membuka kemungkinan mengambil tindakan organisasi apabila Yosef Lede terbukti melakukan pelanggaran.
Artinya, keputusan internal akan mengikuti perkembangan dan hasil proses hukum.
Tekanan terhadap penanganan perkara ini juga datang dari pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan telah menugaskan Inspektur Jenderal Kemendagri untuk berkoordinasi dengan Polda NTT.
Tito menegaskan, pemerintah akan mengikuti ketentuan hukum apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti.
Ia bahkan menyebut pemberhentian kepala daerah sebagai salah satu kemungkinan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
“Kalau bersalah ya di-impeach, bisa diganti, dan lain-lain. Kami akan ikuti proses itu,” kata Tito di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Sementara itu, Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto menyebut Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman telah menyampaikan dukungan agar perkara tersebut diproses secara profesional dan akuntabel.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!