Artinya, pemerintah ingin memastikan setiap aktivitas di lingkungan museum bisa terpantau dengan baik.
Pengawasan tidak hanya menyasar koleksi berharga, tetapi juga akses pengunjung dan area yang berpotensi menjadi titik rawan.
Fadli membahas rencana tersebut bersama Direktur Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol. Syahduddi.
Dalam koordinasi itu, disepakati bahwa setiap museum dan situs bersejarah membutuhkan pola pengamanan berbeda.
Sebab, luas kawasan, kondisi bangunan, jumlah pengunjung, serta potensi ancaman di setiap lokasi tidak selalu sama.
Untuk mendukung penerapan sistem tersebut, Polri menyatakan kesiapan membantu pengamanan seluruh situs dan kawasan cagar budaya.
Brigjen Pol. Syahduddi menjelaskan, penilaian risiko secara menyeluruh akan menjadi langkah awal.
Proses ini mencakup identifikasi tata letak bangunan, tingkat kerawanan lokasi, serta kebutuhan personel pengamanan.
Hasil penilaian nantinya menjadi dasar penyusunan rekomendasi sistem keamanan.
Termasuk menentukan posisi pos penjagaan dan penempatan petugas sesuai kondisi masing-masing kawasan.
Polri juga membuka peluang koordinasi teknis secara berkala dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Kebudayaan.
Selain teknologi dan infrastruktur, Fadli Zon turut menyoroti kesiapan sumber daya manusia.
Pemerintah mendorong pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pengamanan, juru pelihara, serta peningkatan jumlah dan kompetensi Polisi Khusus (Polsus).



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!