Bimo menjelaskan, DJP mengambil peran dalam memastikan proses pencocokan atau rekonsiliasi data dapat berjalan dengan baik.
Dengan begitu, perbedaan nilai transaksi yang tidak wajar diharapkan bisa diketahui lebih awal sebelum menimbulkan persoalan terhadap penerimaan negara.
Menurut Bimo, langkah tersebut penting karena Indonesia merupakan negara tempat aktivitas ekonomi dan sumber keuntungan perusahaan dihasilkan.
DJP ingin memastikan keuntungan dari kegiatan ekonomi di Indonesia tidak dialihkan melalui rekayasa transaksi yang berpotensi merugikan negara.
Meski pengawasan mulai diperkuat, mekanisme penanganan apabila ditemukan pelanggaran masih menjadi bagian dari pembahasan Indonesia dan Singapura.
Kedua negara sedang menjajaki kemungkinan menyusun langkah penyelesaian bersama, termasuk aturan mengenai penanganan masalah dan pemberian sanksi apabila diperlukan.
Bimo mengatakan, pembahasan tersebut ditujukan untuk mencari mekanisme yang dapat diterapkan oleh kedua negara ketika ditemukan persoalan dalam aktivitas korporasi lintas batas.
Dengan demikian, kerja sama ini tidak berhenti pada pertukaran informasi semata.
Pemerintah juga ingin membangun mekanisme tindak lanjut agar temuan terkait transaksi perusahaan dapat ditangani secara tepat.
Namun, hingga saat ini pembahasan mengenai solusi dan kemungkinan sanksi tersebut masih berlangsung.
Belum ada rincian mengenai perusahaan tertentu yang telah dikenai tindakan sebagai hasil kerja sama tersebut.
Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menyinkronkan data keuangan dan perdagangan, sekaligus memastikan setiap perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!