Polemik Ijazah Gibran Jadi Evaluasi, Komisi X Dorong Aturan Penyetaraan Masuk UU Sisdiknas

HOLOPIS.COM, JAKARTA— Komisi X DPR RI berencana memasukkan aturan mengenai penyetaraan ijazah ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Langkah tersebut didorong setelah polemik surat penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dan memperlihatkan perbedaan penafsiran terhadap dokumen pendidikan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai persoalan tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan agar memiliki aturan yang jelas dan tidak membuka ruang penafsiran berbeda-beda.

“Kalau kita lihat kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap dalam tanda kutip surat keterangan itu,” kata Lalu dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, penyetaraan pendidikan perlu memiliki landasan hukum yang kuat. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut lulusan sekolah umum di luar negeri, tetapi juga santri yang menempuh pendidikan di pesantren atau lembaga pendidikan luar negeri dan ingin melanjutkan sekolah ketika kembali ke Indonesia.

Ia menyebut, sejumlah lulusan dari luar negeri masih menghadapi kendala ketika dokumen pendidikan mereka digunakan untuk melanjutkan pendidikan di dalam negeri. Karena itu, aturan penyetaraan perlu disusun agar tidak menjadi penghalang bagi mereka.

“Tidak hanya kita bicara lulusan yang di sekolah umum hari ini di Indonesia juga banyak santri-santri kita yang dikirim ke pondok-pondok pesantren atau dikirim kuliah atau sekolah di luar negeri. Ketika mereka kembali mau melanjutkan ke sekolah umum di sini, itu terkendala,” ujarnya.

Lalu menjelaskan, pembahasan teknis nantinya akan melibatkan pakar dan ahli karena sistem pendidikan di setiap negara memiliki ketentuan berbeda. Ia menyebut persoalan penyetaraan tidak bisa diselesaikan secara sederhana karena setiap negara memiliki sistem dan dokumen pendidikan yang berbeda.

“Ya nanti tentu secara teknis pasti kami akan diskusikan. Kami akan mengundang para pakar kemudian para ahli tentunya di dalam membahas persoalan ini, karena memang ini enggak mudah,” kata Lalu.

Ia mencontohkan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pendidikan di Singapura, tetapi juga negara lain seperti Mesir dan Arab Saudi yang menjadi tujuan sejumlah warga Indonesia untuk menempuh pendidikan.

“Itu baru Singapura, belum lagi kita berbicara Mesir belum lagi kita berbicara Arab Saudi, karena memang banyak anak-anak Indonesia yang menimba ilmu di sana tetapi ketika pulang ini selalu jadi persoalan,” ujarnya.

Ia menegaskan, aturan tersebut nantinya perlu diturunkan ke dalam regulasi teknis agar tidak kembali memunculkan persoalan serupa.

“Ini yang harus kita sepakati bersama, karena kalau kita lihat yang masuk ke kami di Komisi X ada juga yang memiliki SK penyetaraan namanya ada juga yang surat keterangan,” pungkasnya.