DJP Gandeng Singapura Awasi Perusahaan Nakal, Praktik Main Pajak hingga Uang Karhutla Ikut Dibongkar

0 Shares
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

Praktik ini menjadi persoalan ketika harga yang digunakan tidak mencerminkan prinsip kewajaran sehingga keuntungan perusahaan berpotensi dialihkan ke yurisdiksi lain.

Sementara itu, underinvoicing terjadi ketika nilai barang atau transaksi yang dicantumkan dalam dokumen lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya.

Jika praktik tersebut dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak, negara berpotensi kehilangan penerimaan yang seharusnya diperoleh.

Karena itu, pertukaran informasi keuangan lintas negara dinilai penting untuk membantu otoritas pajak mencocokkan data transaksi dan menemukan ketidaksesuaian yang mencurigakan.

Menariknya, pengawasan ini juga dikaitkan dengan korporasi yang memiliki hubungan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan.

Artinya, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada kepatuhan pajak perusahaan, tetapi juga pada aktivitas ekonomi korporasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Penguatan pengawasan perusahaan tersebut juga berjalan beriringan dengan agenda reformasi tata kelola sumber daya alam.

Bimo menyebut pembahasan lintas kementerian dan lembaga turut memperhatikan pengelolaan mineral kritis, mineral strategis, serta komoditas sumber daya alam, termasuk kelapa sawit.

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi transaksi perusahaan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan pemerintah dalam membenahi tata kelola sektor ekonomi berbasis sumber daya alam.

Koordinasi kerja sama dengan Singapura dilakukan di bawah Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

Dari lingkungan Kementerian Keuangan, DJP ikut terlibat bersama unit lain yang berkaitan dengan pengelolaan informasi keuangan dan perdagangan internasional.

Pengawasan terhadap dugaan manipulasi transaksi tidak hanya dilakukan melalui jalur kerja sama internasional.

DJP juga berkoordinasi dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemeriksaan data transaksi perusahaan, terutama yang berkaitan dengan transfer pricing dan underinvoicing.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Gesha Yuliani Nattasya
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Gesha Yuliani Nattasya, Muhammad Ibnu Idris
0 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama