“Demokrasi tidak boleh hanya memberikan ruang kepada mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik. Buruh juga memiliki hak untuk bersuara, berkumpul, berorganisasi, dan memperjuangkan haknya. Ketika aktivitas pendampingan dan penyampaian aspirasi terus dibayangi ancaman kriminalisasi, maka yang terancam bukan hanya gerakan buruh, tetapi juga kualitas demokrasi kita,” kata Rivaldi.
Ia mengingatkan bahwa serikat buruh dan gerakan buruh merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Sejarah memperlihatkan banyak hak ketenagakerjaan lahir melalui perjuangan kolektif, bukan semata-mata pemberian pengusaha atau negara.
Karena itu, menurut Rivaldi, negara harus memastikan hukum menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak warga negara, bukan justru menimbulkan ketakutan bagi mereka yang memperjuangkannya.
Partai Buruh Akan Mengawal Kasus Bire
Partai Buruh menyatakan akan mengawal proses hukum yang dihadapi Bire dan meminta agar penanganan perkara tidak mengabaikan konteks hubungan industrial PT Asia Palm Oleo Jaya.
Partai Buruh juga meminta agar kepolisian melihat kasus ini tidak pada pidana saja, melainkan musabab perselisihan hubungan industrial.
Apabila hasil penyelidikan tidak menemukan peristiwa pidana atau dasar hukum yang cukup, Rivaldi meminta agar perkara dihentikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Bagi Partai Buruh, memperjuangkan hak pekerja bukanlah kejahatan. Demokrasi harus memberikan ruang bagi suara buruh, bukan justru mempersempitnya.
“Jangan sampai buruh harus memilih antara memperjuangkan haknya atau menghadapi ancaman pidana. Negara harus menjamin keduanya: penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap kebebasan demokratis,” tutup Rivaldi.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!