Pemerintah Satukan Data Korporasi, Perizinan dan Layanan Publik Dipercepat

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah memperkuat integrasi data korporasi yang melibatkan 50 kementerian dan lembaga untuk mempermudah proses perizinan serta mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Penguatan tersebut dilakukan melalui penandatanganan komitmen bersama dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi di Jakarta Selatan, Selasa (10/11).

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berharap kesepakatan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui penerapan nyata di setiap instansi agar pertukaran data antarlembaga berjalan lebih optimal.

“Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi,” kata Supratman, dikutip Holopis.com, Selasa (9/11).

Menurut Supratman, integrasi data korporasi dapat mengurangi pengulangan penyampaian informasi oleh masyarakat dan pelaku usaha. Dengan sistem pertukaran data yang terintegrasi, informasi yang telah dimiliki satu instansi dapat dimanfaatkan oleh instansi lain sesuai kebutuhan.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung proses administrasi pemerintahan, termasuk perpajakan, perizinan berusaha, serta pengadaan barang dan jasa. Penggunaan data yang konsisten dan mutakhir juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebanyak 35 Instansi Sudah Terintegrasi

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo mengungkapkan, Ditjen AHU telah mengintegrasikan data dengan sekitar 35 kementerian, lembaga, dan BUMN hingga Oktober 2026. Sementara itu, sebanyak 14 kementerian dan lembaga lainnya masih menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Pemanfaatan data korporasi tercatat mencapai 51.120.480 transaksi pemanggilan sejak 2023 hingga Oktober 2026,” paparnya.

Rinciannya, sebanyak 7.806.839 transaksi pada 2023, kemudian 5.323.945 transaksi pada 2024, sebanyak 17.216.166 transaksi pada 2025, serta 20.773.530 transaksi hingga Oktober 2026.

Data tersebut telah dimanfaatkan sejumlah instansi untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintahan. Di antaranya administrasi perpajakan, perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk memperkuat pertukaran informasi, Ditjen AHU mengembangkan tata kelola integrasi berbasis API Management. Sistem ini mencakup standardisasi layanan, pengendalian hak akses, pengamanan, serta pemantauan transaksi secara real-time.

“Ke depan, Ditjen AHU berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola integrasi data melalui penguatan API Management, sehingga pemanfaatan data korporasi dapat semakin optimal dalam mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta ekosistem investasi di Indonesia,” ujar Widodo.

Integrasi Data untuk Kepastian Hukum

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, keandalan informasi badan hukum dan badan usaha menjadi salah satu fondasi dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing.

“Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal,” ujar Yusril.

Yusril menjelaskan, integrasi data tidak harus dilakukan dengan memusatkan seluruh informasi pada satu institusi. Pemerintah perlu membangun interoperabilitas antarsistem melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, serta mekanisme pertukaran informasi.