Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dapat menjadi instrumen untuk mempercepat penyitaan harta hasil tindak pidana.
Melalui mekanisme gugatan terhadap aset atau in rem, negara tidak perlu menunggu proses pidana terhadap pelaku selesai untuk mengupayakan perampasan aset melalui putusan pengadilan.
Ia menilai, sistem peradilan pidana selama ini lebih berfokus pada penghukuman badan pelaku dibandingkan pemulihan kerugian korban. Akibatnya, masyarakat yang menjadi korban kejahatan keuangan kerap kesulitan mendapatkan kembali uang mereka.
“Praktek penegakan hukum selama ini menunjukkan bahwa korban kejahatan keuangan sangat sulit untuk mendapatkan ganti kerugian (restitusi). Sistem peradilan pidana konvensional terlalu berfokus pada penghukuman badan (in personam), bukan pada pemulihan kerugian korban,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Habiburokhman juga menyoroti celah yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk mempertahankan harta hasil kejahatan. Salah satunya dengan menyembunyikan aset melalui pencucian uang sebelum perkara memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
“Akibatnya, sering kali pelaku pidana justru memilih ‘pasang badan’ menjalani hukuman penjara selama beberapa tahun demi mengamankan aset hasil kejahatannya, atau menyembunyikan harta tersebut melalui pencucian uang sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht),” katanya.
Karena itu, ia mendorong penerapan mekanisme perampasan aset melalui gugatan in rem. Dengan mekanisme tersebut, aset yang diduga berasal dari tindak pidana dapat dibekukan dan diproses untuk dirampas melalui putusan pengadilan tanpa harus menunggu proses pidana pelaku selesai.
“Melalui mekanisme gugatan terhadap aset (in rem) di dalam UU Perampasan Aset, negara tidak perlu lagi menunggu proses pidana pelaku selesai yang sering kali memakan waktu bertahun-tahun,” ujarnya.
Ia menambahkan, mekanisme tersebut juga dapat mencegah pelaku kejahatan kerah putih mempertahankan harta hasil tindak pidana dengan menyembunyikannya atas nama orang lain atau mengandalkan hukuman penjara untuk mengamankan aset.
“Cara ini sekaligus menutup rapat celah bagi para pelaku kejahatan kerah putih (white-collar crime) yang selama ini gemar menyembunyikan harta lewat atas nama orang lain (nominee) atau memilih dipenjara sebentar demi menikmati sisa uang haramnya setelah bebas,” pungkasnya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!