Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar berhati-hati dalam menentukan jadwal sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Mahfud menilai, apabila hingga 19 November 2026 pukul 00.00 WIB Presiden belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, maka rencana sidang paripurna pada 9 Desember 2026 perlu dievaluasi.
Menurut Mahfud, persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan pengajuan dua calon wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang MPR. Namun, ia mengingatkan bahwa pengertian hari dalam UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib MPR adalah hari kerja, bukan hari kalender.
Pandangan itu disampaikan Mahfud melalui catatan yang ditujukan kepada Presiden RI dan pimpinan MPR RI. Ia menilai perbedaan cara menghitung tenggat tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif yang sepele karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan politik apabila tidak disikapi secara cermat.
“Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” tulis Mahfud di akun X pribadinya @mohmahfudmd, yang dikutip Holopis.com, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, ketentuan mengenai pengajuan dua nama calon wakil presiden harus dibaca dengan memperhatikan aturan yang berlaku, termasuk UU MD3 dan Tata Tertib MPR.
Dalam Pasal 46 ayat (2) UU MD3, Presiden diwajibkan mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.
Mahfud menyoroti bahwa pengertian hari dalam ketentuan tersebut merujuk pada hari kerja. Karena itu, penghitungan mundur 14 hari kerja dari jadwal sidang 9 Desember menghasilkan tenggat yang berbeda dibandingkan apabila menggunakan hitungan hari kalender.
Atas dasar itu, ia menyarankan agar MPR tidak memaksakan pelaksanaan sidang pada tanggal yang telah ditetapkan apabila persyaratan waktu pengajuan calon belum terpenuhi.
“Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” ujarnya.
Usulkan Sidang Digelar 10 Desember
Mahfud memberikan ilustrasi mengenai konsekuensi penghitungan tersebut. Apabila Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR pada Jumat, 20 November 2026, maka sidang pemilihan sebaiknya digelar setelah terpenuhi 14 hari kerja.
Dengan perhitungan tersebut, ia mencontohkan bahwa sidang MPR dapat dijadwalkan pada 10 Desember 2026, bukan 9 Desember sebagaimana rencana sebelumnya.
“Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/2026) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026,” tulisnya.
Ia menambahkan, prinsip yang sama perlu diterapkan apabila penyerahan dua nama calon wakil presiden dilakukan pada tanggal yang berbeda. Penghitungan 14 hari kerja harus dimulai berdasarkan waktu penerimaan usulan resmi dari Presiden oleh pimpinan MPR.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!