Guru Besar sekaligus praktisi hukum O.C. Kaligis menyoroti inkonsistensi sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana yang dinilai berpotensi menimbulkan kesulitan penerapan hukum dan ketidakpastian bagi pemilik aset. Persoalan yang disorot meliputi perampasan tanpa putusan pidana, pengelolaan aset sitaan, beban pembuktian, hingga perlindungan hak pihak ketiga.
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, Kaligis memaparkan kajian bertajuk Inkonsistensi dan Kesulitan Penerapan Undang-Undang dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ia menilai terdapat pertentangan antara definisi perampasan aset dalam Pasal 1 angka 3 dan mekanisme yang diatur Pasal 3.
Pasal 1 angka 3 mendefinisikan perampasan aset sebagai pengambilalihan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun, Pasal 3 juga membuka mekanisme perampasan tanpa putusan pidana.
“Inkonsistensi itu terdapat di Pasal 3: Perampasan aset dalam undang-undang ini dilakukan: a. Berdasarkan putusan pidana; b. Berdasarkan bukan putusan pidana. Ini sudah dua hal yang kontradiktif, satu berdasar putusan, satu tidak berdasar putusan,” kata Kaligis dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Ia juga mengkritisi Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) mengenai batas minimum aset Rp1 miliar yang dapat dirampas tanpa putusan pengadilan dan pengaturan perubahan nilai tersebut melalui Peraturan Pemerintah. Menurutnya, aturan di bawah undang-undang tidak semestinya menyimpangi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
“Pada dasarnya Peraturan Pemerintah tidak dapat mengesampingkan atau menyimpangi ketentuan dalam undang-undang karena kedudukan undang-undang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Kaligis turut mempertanyakan pengelolaan, pelelangan, dan eksekusi aset sebelum terdapat putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Ia merujuk Pasal 48 ayat (2) dan ayat (4), yang mengatur pengelolaan aset sitaan serta penerapannya terhadap perampasan dengan maupun tanpa putusan pidana.
“Bagaimana mungkin suatu aset dapat dikelola, dimanfaatkan, dilelang, atau dieksekusi secara akuntabel sebagai aset tindak pidana apabila belum pernah ada putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi?,” katanya.
Selain itu, Kaligis memperingatkan potensi konflik kepentingan apabila aparat yang menangani perkara sekaligus berwenang mengelola, menilai, dan menjual aset sitaan. Menurutnya, kewenangan tersebut berisiko membuka celah penyalahgunaan wewenang.
“Memberikan kewenangan kepada aparat pemeriksa perkara untuk sekaligus mengelola, menilai, hingga melakukan penjualan seketika atas aset bernilai miliaran rupiah tanpa adanya putusan tindak pidana terlebih dahulu akan menciptakan moral hazard yang sangat tinggi, membuka celah pemerasan (extortion), serta penyalahgunaan wewenang (abuse of power),” ujarnya.
Kaligis juga menyoroti beban pembuktian bagi pemilik aset dan pihak ketiga yang mengajukan keberatan. Ia menilai ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 berpotensi menggeser beban pembuktian kepada pemilik untuk membuktikan keabsahan aset serta kehati-hatiannya saat memperoleh harta tersebut.
“Beban ini praktis bergeser ke pemilik,” katanya.
Persoalan lain mencakup perbedaan jangka waktu terkait status daftar pencarian orang (DPO), perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, serta mekanisme koreksi putusan. Kaligis menilai ketiadaan pengaturan yang memadai dapat menimbulkan masalah apabila aset telah dirampas, tetapi tersangka kemudian diputus bebas.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!