“Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan kebijakan transisi energi tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat yang belum mampu beralih ke kendaraan listrik,” jelasnya.
Kendaraan Listrik Juga Perlu Dinilai dari Sumber Energinya
Hamdi turut menyoroti aspek lingkungan dalam kebijakan elektrifikasi kendaraan. Menurutnya, manfaat kendaraan listrik perlu dinilai dengan mempertimbangkan sumber listrik yang digunakan untuk mengisi baterainya.
Hal ini menjadi perhatian karena pembangkitan listrik Indonesia masih bergantung pada energi fosil, termasuk batu bara. Oleh sebab itu, penilaian dampak lingkungan kendaraan listrik perlu memperhitungkan keseluruhan rantai energi dan emisi, bukan hanya emisi dari knalpot kendaraan.
Namun, penggunaan listrik dari pembangkit berbahan bakar fosil tidak serta-merta berarti kendaraan listrik tidak memiliki manfaat lingkungan. Besarnya manfaat tersebut bergantung pada bauran energi, efisiensi kendaraan, serta proses produksi dan penggunaan baterai.
Transisi Energi Diminta Berjalan Adil
Hamdi menegaskan bahwa peralihan menuju energi yang lebih bersih tetap penting bagi keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi nasional. Namun, prosesnya harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, keterjangkauan kendaraan, akses energi, serta kondisi ekonomi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan transisi energi tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akses terhadap sarana transportasi yang mereka butuhkan untuk bekerja dan mencari nafkah.
Dugaan bahwa kelangkaan BBM sengaja dipertahankan untuk memaksa masyarakat beralih ke kendaraan listrik pun perlu dibuktikan melalui penyelidikan yang terbuka, bukan hanya disimpulkan dari kemunculan kedua isu tersebut secara bersamaan.
Hingga penyebab gangguan pasokan terungkap, kepastian distribusi BBM dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak menjadi hal mendesak untuk ditangani.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!