Pasca Putusan MK soal Gugatan PHPU 2026, Pemuda Desa Siap Deklarasi Nasional Kawal dan Jaga Gibran

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional Solidaritas Pemuda Desa (DPN SPEDA) menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

SPEDA menegaskan, putusan MK tidak pernah menyatakan dalam amar putusannya bahwa Gibran tidak lulus SMA.

Menurut SPEDA, MK memang menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan terkait dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan. Namun, hal tersebut berbeda dengan pernyataan bahwa Gibran dinyatakan tidak lulus SMA.

“Harus dibedakan antara pertimbangan hukum dan amar putusan. MK tidak pernah menyatakan dalam amar putusannya bahwa Mas Gibran tidak lulus SMA,” kata Ketua Umum DPN SPEDA, Fadli Rumakefing, dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).

Fadli meminta masyarakat membaca putusan MK secara utuh dan tidak menarik kesimpulan di luar apa yang benar-benar diputuskan Mahkamah.

“Jangan sampai publik digiring oleh kepentingan kepentingan politik tertentu pada kesimpulan bahwa MK telah memutus Mas Gibran tidak lulus SMA. Itu tidak ada dalam amar putusan,” tegasnya.

Fadli mengatakan dinamika tersebut menjadi momentum bagi SPEDA untuk memperkuat konsolidasi Pemuda Desa di seluruh Indonesia.

SPEDA, kata dia, tengah menyiapkan Deklarasi Nasional Kawal dan Jaga Gibran.

“Kami siap mengonsolidasikan Pemuda Desa seluruh Indonesia. Kawal dan jaga Mas Gibran bukan berarti anti-kritik dan bukan berarti menutup ruang hukum. Kami tetap menghormati konstitusi dan seluruh proses hukum,” ujar Fadli.

Dia menambahkan, Pemuda Desa harus mengambil peran dalam menjaga persatuan di tengah dinamika politik nasional.

“Energi Pemuda Desa harus diarahkan untuk pembangunan, penguatan ekonomi desa, UMKM, lapangan kerja dan masa depan generasi muda. Jangan biarkan perbedaan politik memecah persatuan,” katanya.

SPEDA memastikan agenda deklarasi nasional tersebut akan dilakukan secara tertib, damai, dan konstitusional.

“Kami rapatkan barisan. Pemuda Desa seluruh Indonesia siap kawal dan jaga Mas Gibran dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” pungkas Fadli.