PPh, KPR dan Magang Masuk Rencana 2027, Apa Saja Programnya?

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sekaligus memperkuat kesiapan masyarakat memasuki dunia kerja.

JKK, JKM hingga JKP

Kebijakan perlindungan pekerja juga masuk dalam rencana lanjutan.

Pemerintah akan meneruskan kebijakan terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), termasuk diskon iuran yang telah diberikan pada 2026.

Sementara untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), manfaat selama enam bulan akan disesuaikan berdasarkan tingkat penghasilan pekerja.

Untuk pekerja dengan upah sekitar Rp2,3 juta, manfaat JKP disebut sebesar Rp2,3 juta per bulan selama enam bulan.

Pekerja dengan penghasilan di atas Rp2,3 juta hingga kurang dari Rp3,6 juta juga direncanakan menerima manfaat Rp2,3 juta per bulan.

Sedangkan pekerja dengan penghasilan sekitar Rp3,8 juta akan mendapatkan manfaat sebesar 60 persen dari upah selama enam bulan. Namun, Airlangga mengatakan skema tersebut masih dimatangkan bersama Kementerian Keuangan.

Ada KPR Bunga 6 Persen

Program lain yang cukup menarik adalah rencana KPR bersubsidi bagi pekerja dengan penghasilan tetap sekitar Rp17 juta per bulan.

Pemerintah menyiapkan fasilitas KPR dengan bunga 6 persen untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp500 juta.

“Jadi, sebelumnya program ini disiapkan untuk mereka yang menjadi UMKM, penghasilannya tidak tetap, tapi berusaha. Sekarang, (program ini) untuk mereka yang berpenghasilan tetap,” terang Airlangga.

Artinya, sasaran program KPR tersebut akan diperluas dari kelompok pelaku UMKM berpenghasilan tidak tetap menjadi pekerja yang memiliki penghasilan tetap.

Anggaran Masih Dihitung

Berbagai program tersebut masih berada dalam tahap penyiapan dan pembahasan. Pemerintah juga masih melakukan penyisiran kebutuhan anggaran untuk program-program yang akan dilanjutkan pada 2027.

Berdasarkan perhitungan sementara pemerintah, kebutuhan anggaran untuk keseluruhan program yang dibahas diperkirakan mencapai sekitar Rp31 triliun.

Pemerintah menyebut rangkaian kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sekaligus mendukung sektor perumahan dan dunia usaha memasuki 2027.