Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas, menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sudah tidak lagi memiliki hubungan politik yang kuat dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengaitkan situasi tersebut dengan keputusan tiga kader PSI, yakni Giring Ganesha Djumaryo, Raja Juli Antoni, dan Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, yang mengundurkan diri dari kepengurusan maupun keanggotaan partai.
Ketiganya mengumumkan pengunduran diri pada Senin (9/11/2026). Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan DPP PSI telah menerima keputusan tersebut. Giring merupakan Wakil Menteri Kebudayaan, Raja Juli menjabat Menteri Kehutanan, sedangkan Isyana merupakan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Fernando melihat keputusan tersebut bukan sekadar perubahan dalam struktur organisasi partai. Ia menilai pengunduran diri tiga figur yang juga menduduki jabatan di kabinet dapat dibaca sebagai tanda berakhirnya hubungan politik PSI dengan pemerintahan Prabowo.
“Kalau kita lihat kan pasti memang sudah dikeluarkan dari dari inilah dari pemerintahan kan walaupun dengan cara menggunakan ya anggotanya sendiri mengundurkan diri darinya partai itu,” kata Fernando kepada Holopis.com, Selasa (10/11/2026).
Ia menyoroti belum adanya indikasi bahwa kader PSI lainnya akan mengisi posisi di pemerintahan setelah tiga tokoh tersebut mundur dari partai. Menurutnya, kondisi itu memperkuat penilaiannya mengenai perubahan hubungan antara PSI dan pemerintahan Prabowo.
“Tetapi sampai sejauh ini kan tidak ada apa ya upaya untuk meminta kader-kader PSI mengisi di dalam pemerintahan jadi kalau kalau kita lihat dari segi mundurnya tiga kader PSI dari partai dan mereka mengatakan fokus ke pemerintahan berarti hubungan antara Pak Prabowo pemerintah Pak Prabowo dengan sudah selesai saya melihatnya seperti itu,” ujarnya.
Fernando juga menyinggung munculnya pengunduran diri sejumlah kader potensial PSI di daerah. Ia menyebut kondisi tersebut perlu dicermati karena dapat berdampak terhadap kekuatan organisasi partai.
Ia menduga terdapat dinamika politik yang lebih luas di balik perubahan tersebut. Namun, dugaan mengenai upaya melemahkan PSI maupun motif politik pihak tertentu itu merupakan penilaian Fernando dan belum menjadi fakta yang terkonfirmasi.
“Dan ditambah lagi ada upaya-upaya untuk ini memangkas kader-kader yang dianggap potensial di PSI misalnya ketua DPW Jakarta dan mungkin kantor-kantor lain yang ada di daerah-daerah lain mengundurkan diri ini kan kalau kita lihat kan upaya untuk mengerdilkan PSI,” tuturnya.
Fernando mengingatkan agar persoalan politik tidak diselesaikan dengan menggunakan instrumen hukum atau aparat penegak hukum untuk menekan pihak yang dianggap sebagai lawan politik.
“Jangan sampai menggunakan hukum atau aparat penegak hukum untuk mematikan lawan-lawan politiknya,” tegasnya.
Di tengah dinamika tersebut, Fernando juga menilai kemungkinan adanya perubahan konfigurasi politik apabila Gibran benar-benar mundur dari jabatan Wakil Presiden perlu dicermati. Ia menyebut perubahan posisi Gibran berpotensi memengaruhi hubungan sejumlah kekuatan politik dengan pemerintahan.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!