“Kalau mereka terbukti pelaku maka sudah sangat wajar dipecat dari statusnya sebagai anggota aktif TNI,” ujar Pigai.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sebelumnya melibatkan empat prajurit TNI. Pada tingkat pertama, Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman penjara dengan rentang 1 tahun 6 bulan hingga 3 tahun terhadap para terdakwa. Dua terdakwa utama juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
Namun, dalam putusan banding, hukuman terhadap dua terdakwa utama dikurangi dan sanksi pemecatan dari dinas militer tidak lagi diberlakukan, sementara vonis terhadap dua terdakwa lainnya tetap tidak berubah.
Pigai menilai kasus tersebut harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, terutama ketika pemerintah sedang berupaya menjaga iklim penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, serta memperkuat supremasi sipil.
“Semua tindakan yang dilakukan pada saat di mana kami pemerintah sedang berjibaku mempertahankan iklim HAM, demokrasi dan kedigdayaan sipil,” katanya.
Dorongan Pigai untuk menempuh upaya hukum lanjutan tersebut menjadi sorotan terhadap putusan banding kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, khususnya terkait penghapusan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi dua terdakwa.
Kasus tersebut sebelumnya mendapat perhatian luas karena Andrie Yunus mengalami dampak serius akibat serangan air keras yang dilakukan terhadapnya.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!