Menurut Budi, penggunaan rekening pribadi untuk menghimpun donasi dalam jumlah besar menjadi salah satu hal yang didalami.
Dia menyebut penggalangan dana dalam jumlah besar pada umumnya menggunakan rekening nonpribadi.
Polisi kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 237 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Di mana di dalam penghimpunan dana itu harus menggunakan izin terkait badan usaha, bukan dilakukan oleh perorangan,” kata Budi.
Rekening atas nama Supriyono ditunda transaksinya pada Jumat (21/8/2026), bertepatan dengan kedatangan 11 warga Pati di Jakarta.
Dana sekitar Rp80 juta di dalam rekening disebut merupakan donasi masyarakat untuk mendukung aksi penuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset pada 27 Agustus mendatang.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memastikan rencana aksi tetap berjalan meski rekening donasi mereka mengalami penundaan transaksi.
Koordinator AMPB Teguh Istianto mengatakan persoalan tersebut cukup mengganggu persiapan aksi. Namun, pihaknya tetap melanjutkan agenda demonstrasi.
“Sangat mengganggu. Tolong carikan keadilan supaya tetap bisa dipakai,” ujar Teguh.
Sembari menunggu rekening tersebut kembali dapat digunakan, AMPB telah menginformasikan nomor rekening lain melalui Facebook untuk menampung donasi dari masyarakat.
Teguh sebelumnya menyebut massa dari Pati akan berangkat dan merapat ke Jakarta pada 26 Agustus 2026.
Sementara warga Pati yang sudah tiba di Jakarta kini beristirahat di rumah aman.
Dalam aksi 27 Agustus, warga Pati membawa dua tuntutan utama, yakni mendesak pemerintah mengesahkan RUU Perampasan Aset dan menerapkan hukuman mati bagi koruptor.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Memuat diskusi...