“Masa pemimpin akan membiarkan hal-hal seperti ini?” kata Mahfud.
Dari persoalan tersebut, Mahfud kemudian menyinggung sejumlah kasus hukum yang menurutnya belum memberikan kejelasan.
Salah satunya adalah polemik mafia tanah “Pagar Laut” yang ia nilai turut menggambarkan tantangan dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Karena itu, Mahfud meminta pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik.
Menurutnya, kritik masyarakat seharusnya tidak dibalas dengan represi, teror, maupun sikap antikritik.
Sebaliknya, kritik perlu didengarkan karena bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
Bagi Mahfud, ketika berbagai persoalan muncul, pemerintah harus kembali pada fondasi utama negara, yakni konstitusi dan hukum.
Ia bahkan menyebut penegakan hukum sebagai aset terbesar sebuah bangsa.
“Tempat kembali kita itu adalah konstitusi dan penegakan hukum. Aset terbesar suatu bangsa itu penegakan hukumnya. Negara tanpa hukum nunggu waktu untuk bubar,” tegas Mahfud.
Pernyataan tersebut menunjukkan betapa pentingnya hukum sebagai penyangga kekuasaan.
Sebab, pemerintahan tidak hanya membutuhkan kewenangan untuk menjalankan negara, tetapi juga batas yang memastikan kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi.
Atas dasar itu, Mahfud berharap sisa masa pemerintahan dapat dimanfaatkan untuk membenahi manajemen birokrasi sekaligus membersihkan institusi negara.
Menurutnya, pembenahan tersebut penting agar pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip konstitusi dan supremasi hukum.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!